REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI, Jendral TNI (Purnawirawan) Wiranto meminta Prabowo Subianto menyampaikan langsung keberatan kepadanya. Jika ada pernyataannya terkait produk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dinilai Prabowo tidak sesuai dan tidak cocok.
"Sebenarnya penjelasan yang saya berikan sangat proporsional, setelah itu kalau tidak setuju, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh beliau saya kira Pak Prabowo bisa menyampaikan keberatan kepada saya. Dengan menjelaskan mana-mana yang tidak sesuai," kata Wiranto usai memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (24/6).
Ketua Umum Partai Hanura itu meminta jika memang Prabowo merasa ada yang perlu dijelaskanlebih lanjut kepada publik, sebaiknya langsung mengkomunikasuikan dengannya. Prabowo menurutnya tidak perlu menunjukkan reaksi yang berlebihan dan tidak laik dilihat masyarakat secara luas.
"Tidak kemudian secara rame-rame ada suatu reaksi yang saya anggap cukup keras bahkan saya anggap berlebihan, dengan kata yang tidak pantas dan tidak patut. Bahkan disertai dengan ancaman-ancaman kepada saya," ujarnya.
Secara pribadi, Wiranto merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik. Tentang perdebatan seputar pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran. Lantaran saat itu dirinya menjabat sebagai Menhankam/Pangab.
Permintaan untuk menjelaskan produk DKP tersebut, menurut Wiranto, datang dari berbagai pihak. Termasuk dari tim sukses pasangan capres Prabowo-Hatta.
Karena itu, menurutnya jika memang Prabowo merasa keberatan atas keterangan yang disampaikannya, Prabowo diminta langsung menyampaikan keberatannya. Agar masyarakat umum juga mendapatkan penjelasan yang seimbang.
Pada 19 Juni 2014 lalu, Wiranto memberikan keterangan pers tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis pada tahun 1997/1998. Wiranto menunjuk mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang paling bertanggung jawab lantaran mengambil inisiatif sendiri melakukan aktivitas penculikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika