REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Partai politik harus memiliki kedisiplinan berkoalisi dalam mendukung sistem presidensial di Indonesia. Demikian kata pakar politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Erwan Agus Purwanto, Jumat (16/5).

"Ketika partai tertentu sudah menyatakan bergabung dalam suatu koalisi secara etika politik, itu artinya harus satu suara dalam koalisi selama lima tahun pemerintahan," kata Erwan di Yogyakarta, Jumat.

Di dalam model koalisi di Indonesia sejak Pemilu 2004 hingga 2009, partai-partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) cenderung tidak sepenuhnya menghormati keputusan yang telah disepakati.

"Saat keputusan diterapkan di parlemen, selalu ada partai anggota koalisi yang 'membelot', bahkan 'menjegal'. Koalisi seolah selalu hanya terjadi pada awal saja," katanya.

Untuk mengantisipasi hal itu, menurut dia, seharusnya dapat diberlakukan sanksi tegas terhadap partai yang melanggar.

Bahkan, kata dia, setgab dapat mengeluarkan partai yang tidak sejalan lagi dalam bangunan koalisi. "Belajar dengan koalisi-koalisi sebelumnya, harus ada 'punishment' bagi yang melanggar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika