Senin 31 Mar 2014 23:45 WIB

DPR: Peralatan Militer Indonesia Belum Dimodernisasi

Rep: M Akbar Widjaya/ Red: Bilal Ramadhan
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Marciano Norman (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi 1 DPR, Mahfudz Sidiq (kanan) usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Marciano Norman (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi 1 DPR, Mahfudz Sidiq (kanan) usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan Indonesia belum memodernisasi peralatan radar militer pantai dan udara. Sebab menurutnya Indonesia masih berfokus pada pengadaan alutsista utama (senjata dan kendaraan tempur).

“Untuk Angkatan Udara alutsista pendukungnya masih radar lama dan belum semua pangkalan udara militer dilengkapi radar,” kata Mahfudz Siddiq ketika dihubungi Republika, Senin (31/3).

 

Mahfudz mengatakan sebagian besar radar militer Indonesia sudah tidak berfungsi optimal. Ini karena radar yang digunakan sudah tidak moderen. Menurut Mahfudz anggaran alutsista sebesar Rp 120 triliun selama 2009 sampai 2014 tidak  memadai.

“Memang diakui dalam rencana strategi (renstra) 2014 belum bisa biayai radar militer,” ujarnya.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengusulkan agar ada peningkatan anggaran alutsista periode 2014 – 2019. Mahfudz mengatakan modernisasi radar militer udara dan pantai sudah tidak bisa ditunda. Pasalnya lalulintas udara dan perairan Indonesia sudah semakin padat.

“Saya usulkan belanja alutsista periode berikut Rp 200 triliun,” katanya.

 

Mahfudz menolak belanja alutsista TNI tidak tepat guna. Dia menjelaskan fungsi alutsista tidak optimal karena belanja alutsista tidak dilakukan dalam paket menyeluruh. Mahfudz mencontohkan, saat membeli pesawat Sukhoi, Indonesia tidak sekaligus membeli persenjataan Sukhoi. “Pembeliannya bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement