REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kinerja pihak pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, yakni PT Godang Tua Jaya, yang dinilainya tidak mengalami peningkatan.

"Karena yang kita alami selama ini adalah biaya pengolahan sampah yang terus naik, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja. Jadi, kinerja mereka (PT Godang Tua Jaya) yang kita pertanyakan," kata Wagub Basuki yang biasa disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

PT Godang Tua Jaya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama 15 tahun dan dimulai sejak 2008. "Dan selama kontrak itu berjalan, biaya pengolahan sampah yang harus kita bayar naik terus jumlahnya. Pada awalnya hanya sebesar Rp 114.000 per ton, namun tahun ini sudah meningkat jadi Rp 123.000 per ton," ujar Ahok.

Dia menuturkan biaya tersebut juga tidak termasuk keperluan pengangkutan sampah. Karena, Pemprov DKI menyerahkan tugas pengangkutan sampah kepada perusahaan swasta yang berbeda. "Anggaran pengolahan sampah mencapai Rp287,8 miliar per tahun. Sedangkan, anggaran pengangkutan sampah juga tidak kalah besar dengan itu. Kalau begini terus, pantas saja kita tidak bisa membeli truk sampah," tutur Ahok.

Selain peningkatan kinerja, dia juga mempertanyakan pemanfaatan lahan seluas 100 hektare milik Pemprov DKI di TPST Bantar Gebang oleh perusahaan tersebut. Pasalnya, di dalam perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI, disebutkan bahwa PT Godang Tua Jaya akan membuat teknologi pengelolaan sampah dengan Gasifikasi, Landfill and Anaerobic Digestion (Galvad), menjual listrik serta kompos.

"Oleh karena itu, kita mau lakukan pengecekan dan penyelidikan mengenai apa saja yang sudah dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Setelah itu, baru kita bisa tentukan langkah selanjutnya," tambah Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika