REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat menilai perlu cara khusus untuk menangani narapidana (napi) kasus terorisme. Termasuk dengan menempatkan napi kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus.

"Kita setuju. Penanganan mesti berbeda," kata Handoyo, kepada Republika, Jumat (3/1).

Menurut dia, domain penanganan napi kasus terorisme itu berada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Ia mengatakan, BNPT menjadi bagian utama dalam upaya deradikalisasi.

Handoyo mengatakan, Kemenkum HAM selama ini berperan sebagai muara, penyedia fasilitas. Menurut dia, tugas utama tetap berada pada BNPT. Meskipun, ia mengatakan, Kemenkum HAM terus menjalin kerja sama dengan lembaga tersebut. "Kita saling dulung. Tapi intinya kami hanya menyediakan tempat," ujarnya.

Mengenai Lapas khusus untuk napi kasus teroris, Handoyo mengatakan, BNPT sudah mengupayakanya di Sentul, Bogor. Menurut dia, Kemenkum dan HAM masih menunggu tindak lanjut dari BNPT.

Ia mengatakan, pembangunan sudah berjalan, tetapi belum ada penyerahan secara resmi dari BNPT. "Pernah dibicarakan dalam rapat, tetapi belum ada surat tertulis dari BNPT," katanya.

Setelah ada penyerahan tertulis, menurut Handoyo, pihaknya baru bisa menindaklanjuti dengan menyiapkan satuan kerja. Ia mengatakan, proses itu pun akan memakan waktu karena harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga.

Belum lagi, menurut dia, terkait masalah anggaran. Namun, Handoyo berharap bangunan fisik Lapas di Sentul itu akan segera selesai dan bisa segera dioperasikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika