REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) menginginkan adanya kementerian khusus yang menangani masalah kemiskinan. Dengan demikian, kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, penanganan kemiskinan akan lebih terfokus.

Hal itu dikemukakan Sudikerta terkait keikutsertaannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI 2013 yang berlangsung di Batam Kepulauan Riau, akhir pekan lalu.

Dalam keterangan persnya, Selasa (17/12), Wagub Sudikerta mengatakan para anggota APPSI sepakat bahwa selain mempermudah koordinasi, kementerian khusus itu diyakini mampu mempercepat upaya penuntasan kemiskinan di seluruh daerah.

"Pertemuan menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pemerintah lebih terfokus menangani kemiskinan," kata Sudikerta. Sementara itu, mengenai penanganan kemiskinan di Bali, Sudikerta menjelaskan bahwa Pemprov Bali punya sejumlah program terkait pengentasan kemiskinan.

Diantaranya jelas Wagub, Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Simantri, Beasiswa Miskin, Jamkrida dan Gerbangsadu. Seluruh program tersebut disinergikan untuk menekan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. 

"Melalui program-program itu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Bali menurun signifikan. Dari 6,17 persen pada tahun 2008 tinggal 3,95 persen pada 2013," katanya. 

Dengan prosentase tersebut, Bali menempati peringkat II nasional setelah DKI Jakarta yang jumlah penduduk miskinnya paling sedikit. Ke depan Bali akan mengoptimalkan program Bali Mandara untuk mempercepat penuntasan kemiskinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika