REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan prihatin dengan berbagai aksi anarkis yang dilakukan oleh FPI.
Dengan banyaknya protes dan keberatan masyarakat Indonesia atas sikap dan aksinya, dia menilai seharusnya FPI melakukan introspeksi diri.
Aparat keamanan yang tidak sigap dalam menertibkan masalah, kata Ray, membuat FPI turun terlibat ke lapangan melakukan sweeping juga tidak dapat dibenarkan. Pendekatan hukum mestinya harus tetap diutamakan.
Namun, ujar Ray, mendorong pemerintah segera membubarkan FPI dengan mempergunakan Undang-Undang Ormas (UU Ormas) yang baru merupakan hal yang menyedihkan.
"Ini seperti menusuk gerakan masyarakat yang menolak sejak awal undang-undang ini disahkan, mereka sedang berusaha keras agar undang-undang itu dibatalkan melalui upaya hukum dan aksi politik," katanya akhir pekan ini.
UU Ormas ini, kata Ray, ditolak oleh mayoritas warga karena sifatnya yang cenderung represif, administratif dan menjadikan ormas di bawah kontrol pemerintah.UU Ormas ini sedang diupayakan untuk dilakukan judicial review sehingga tidak pantas jika berencana membubarkan FPI dengan UU ini.
Menurutnya, seruan dan desakan agar UU Ormas dipakai untuk membubarkan FPI sama saja dengan menyatakan undang-undang tersebut telah diterima secara sosiologis.
"Secara bersamaan juga terdapat upaya meminggirkan sebagian besar masyarakat yang berjuang agara UU Ormas tdk dipakai dalam pengaturan organisasi masyarakat," kata Ray.
Ikuti Whatsapp Channel Republika