REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Tindakan sejumlah sekolah yang memungut iuran pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dikecam Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Bupati Dedi Mulyadi mengancam akan menindak tegas sekolah yang memungut PPDB. Orang nomor satu di Purwakarta itu mengaku sedang mengawasi secara intensif penyelenggaraan PPDB di dua sekolah negeri. Pasalnya, dua sekolah negeri itu sedang menjalani pemeriksaan dari inspektorat setempat.

"Kami menerima keluhan dari orang tua siswa, atas terjadinya pungutan liar di dua sekolah itu," ujar Dedi. Karenanya, sekolah itu harus mendapatkan sanksi. Sebelum sanksi keluar, maka prosesnya kini sedang diperiksa terlebih dulu.

Dedi menegaskan, pihaknya sudah membebaskan semua biaya dalam bidang pendidikan. Baik dari tingkat SD hingga SMU. Untuk tahun ini, dikhususkan dulu sekolah negeri. Tidak ada alasan bagi sekolah tersebut, untuk membuat kebijakan sendiri. Apalagi, harus memungut biaya terhadap orang tua siswa.

"Beberapa waktu lalu, kami sudah kumpulkan para kepala sekolah. Mereka telah diberikan pemahaman tentang pendidikan gratis," jelas Dedi. 

Dedi tidak menyebutkan dua sekolah yang dimaksud itu. Hanya saja, sekolah tersebut merupakan tingkat lanjutan atas. Dalam hal ini, Dedi tetap berkomitmen,  pendidikan merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada masyarakat, tanpa terkecuali.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak.  Jadi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempersulit sekolah. Justru, tugas pemerintah yaitu membantu, supaya pendidikan jadi lebih mudah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika