REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan eksponen Aktivis 98 mendukung Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Umum PB HMI Muhammad Arif Rosyid Hasan mengatakan PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM sejak dulu. "HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya ketika dijumpai di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (13/6).
Meski menyadari ada aspek politis di balik pengambilan keputusan untuk mendukung atau menolak kenaikan harga BBM, HMI berupaya menggunakan akal sehat dalam melihat urgensi menaikkan harga BBM.
"Dari beragam kajian yang dilakukan, HMI berkesimpulan, saat ini harga BBM bersubsidi belum perlu dinaikkan," ujar Arif.
Senada dengan HMI, rombongan Aktivis 98 juga menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, mereka menyebut menaikkan harga BBM sama dengan menyengsarakan rakyat dan melanggar konstitusi UUD 1945.
Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98, Ubedillah Badrun mengatakan kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah empat hingga lima juta jiwa.
Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, ujar Ubedillah, BLSM juga akan menambah utang negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika