Rabu 22 May 2013 22:23 WIB

Investigasi Nonpemerintah di Kasus Freeport Dinilai Sulit

Rep: dyah ratna meta novi/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua.
Foto: Antara
Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Investigasi independen di luar pemerintah terhadap kasus runtuhnya terowongan tambang PT Freeport dinilai sulit dilakukan. Menurut anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, investigasi terhadap insiden Big Gossan ini membutuhkan peralatan dan teknologi yang canggih.

“Selain itu biaya untuk melakukan investigasi ini juga sangat besar. Kalau pihak independen sepertinya tidak mampu untuk membiayai investigasi itu sendirian,” kata Aus di Kompleks Parlemen, Rabu,(22/5).

Politisi  yang turut serta datang ke Freeport untuk mengunjungi lokasi insiden runtuhnya terowongan Big Gossan itu mengatakan, investigasi tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Investigasi itu, imbuhnya harus melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Tim yang terdiri dari kementerian tersebut harus dibuat untuk melakukan investigasi,” kata Aus.

DPR, ujar Aus, akan terus memantau hasil investigasi tim tersebut agar tidak terjadi manipulasi. “Dengan pengawasan yang ketat, saya yakin investigasi akan dilakukan sungguh-sungguh untuk menemukan penyebab insiden Big Gossan,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement