REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR akan segera membahas bentuk kompensasi atas rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pimpinan DPR menggelar rapat pimpinan, Senin (13/5).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, kenaikan harga BBM sudah tidak menjadi bahasan lagi saat bertemu presiden. Mau pun kebijakan satu atau dua harga. 

Karena memang pemerintah yang memiliki hak dan kewenangan sepenuhnya untuk menaikkan BBM. Termasuk keputusan tidak memilih dua harga BBM. Sementara kewenangan berkaitan dengan proteksi dan penecegahannya tergantung persetujuan DPR.

"Yang dibahas tadi pagi lebih banyak pada prosedur bagaimana agar persoalan BBM tak berlarut-larut dan tak dipolemikan berkepanjangan. Kami meminta apa pun yang diusulkan pemerintah segera diajukan ke DPR," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Hal yang substansial, menurut Pramono, menjadi kewenangan sepenuhnya di Komisi VII dan paripurna DPR. Melalui paripurna, pandangan semua fraksi akan ditentukan. Jika opsi kompensasi telah disepakati, maka dalam mekanisme pembahasan RAPBN Perubahan akan ditentukan bagaimana bentuk alokasi kompensasi yang disepakati.

Memang, lanjut Pramono, semua fraksi belum memiliki satu suara dalam persoalan kompensasi. Bahkan ada fraksi yang belum setuju sama sekali dengan rencana menaikkan BBM. Namun karena pemerintah telah sepakat menaikkan, pembahasan akan difokuskan pada bentuk proteksi yang akan dipilih. 

Pemerintah mengusulkan empat bentuk kompensasi. Pertama, beras murah. beasiswa, bantuan kepada keluarga sederhana, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Itu yang akan diajukan dan sampai hari ini teman-teman di komisi VII mau pun fraksi belum bisa memberikan tanggapan. Karena belum tahu isinya. Mudah-mudahan dalam pekan ini bisa segera dimasukkan dan dibahas," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika