REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah mengatakan belum adanya kebijakan khusus terkait perlindungan anak yang efektif di tingkat pusat dan daerah.
Hal tersebut, kata Wanda, terlihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Salah satunya yang menimpa Fakhri (4, bocah korban kekerasan yang tewas kemudian disemen oleh pelakunya.
"Belum komprehensif," kata dia dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (22/2).
Dia menilai, kearifan lokal dan solidaritas sosial sudah mulai terkikis dalam masyarakat. Padahal, lanjut dia, solidaritas sosial merupakan ciri dasar dari masyarakat Indonesia.
Solidaritas sosial, lanjut Wanda, bisa ditingkatkan menjadi kewaspadaan sosial dan akhirnya menjadi siaga dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Pemerintah harus bisa mendorong hal tersebut kembali meningkat di dalam masyarakat.
Kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak, ujar dia, harus bisa diminimalisir dengan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kewaspadaan. Kerjasama yang baik dari pemerintah dengan masyarakat akan bisa mengurangi kejahatan tersebut.
Wanda mengimbau, orang terdekat harus waspada akan perubahan pada perilaku anak. Masyarakat, terutama lingkungan terkecil RT/RW menjadi pengawas dalam lingkungannya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika