REPUBLIKA.CO.ID, PGRI: BOGOR -- Persatuan Guru Republik Indonesia meminta agar guru tidak menjadi korban dan dilibatkan dalam pelaksanaan pilkada. Alasannya, karena menganggu kinerja dalam melaksanakan tugas mereka.
“Dalam otonomi ini, guru masih banyak yang menjadi korban politik pascapilkada,” kata Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistyo dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2012 dan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI di Sentul, Selasa (4/12).
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tersebut, Ketua PB PGRI meminta agar hal ini segera diatasi.
“Mohon ini dievaluasi sungguh-sungguh, sebelum terlalu menganggu kinerja guru,” tegasnya.
Sulistyo mengatakan guru telah ditetapkan sebagai profesi pada akhir 2004. UU Guru pun setelah melalui proses yang panjang telah disahkan pada 2005.
Tak hanya itu, untuk menegakkan kode etik sesuai UU Guru dan Dosen pasal 44, GRI telah membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia sampai tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
“Jika kompetensi guru dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik kompetensi guru, khususnya kompetensi kepribadian dan sosial akan dapat ditingkatkan dan prfesionalitas guru akan semakin baik,” papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
