REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terus berupaya memperkuat TNI dengan alat utama sistem senjata (alutsista). Menurut Kepala Puskom Publik Kemenhan, Brigjen Hartind Asrin, kementerian ini memiliki program belanja alutsista dengan nilai Rp 150 triliun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2015 untuk memperkuat pertahanan RI.

Saat berkunjung ke kantor Republika, Selasa (24/4), ia menegaskan, tanpa alustista yang kuat, maka diplomasi politik bakal tidak ada gunanya. Sebaliknya, imbuh Hartind, kalau persenjataan TNI lengkap dan moderen, maka diplomasi Indonesia bakal disegani.

Karena itu, lanjutnya, kunci satu-satunya agar wibawa Indonesia bisa dihormati negara tetangga adalah harus banyak membeli alutsita canggih dari dalam dan luar negeri. “Deterrent effect (daya gertak) itu yang coba dibangun militer kita. Tanpa alutsista kuat, Indonesia bakal terus ditertawakan negara tetangga,” ungkap Hartind.

Namun, Hartind menambahkan, program penguatan alutsista itu tidak berjalan lancar lantaran terganjal di parlemen. Dia menyebut kasus pembelian enam unit Sukhoi SU-30MK dari Rosoboronexport yang tertunda gara-gara ada anggota di Komisi I DPR menuding ada penggelembungan harga beli.

Hartind prihatin akan hal itu. Pasalnya pembelian itu masih dalam tahap rencana dan harus melalui mekanisme ketat dan prosedur berlaku. Namun sangat mungkin kedatangan dua unit Sukhoi pada tahun ini tertunda, gara-gara ketidakkoperatifan parlemen dalam mendukung peremajaan alutsista. “Di sinilah perlunya Kemenhan menjelaskan isu berdasarkan data dan fakta. Karena kalau sudah salah, bisa terbentuk opini menyesatkan di masyarakat,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika