REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah tidak bisa menggunakan acuan harga minyak selain ICP. Harga harus mengikuti pasar dunia.

Anggota Komisi VII DPR-RI, Satya W Yudha, menyatakan pemerintah tidak bisa menggunakan acuan harga yang ditentukan sendiri. "Minyak itu komoditas yang dijual bebas. Jadi, tidak bisa dikendalikan sendiri," ujarnya, Senin (2/4).

Sehingga menurutnya, penggunaan ICP dalam menetapkan anggaran subsidi BBM dalam APBN bisa dibenarkan. "Lagipula harga ICP dan brand tidak jauh berbeda. Ini bisa diterjemahkan juga bahwa kita masuk ke pasar ekonomi global," imbuhnya.

Lagipula menurut, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, Indonesia adalah importir BBM. "Makanya, bila ICP naik akan berdampak ke ekonomi kita," katanya.

Tak lain karena ICP tidak bisa diperkirakan. "Banyak faktor yang memengaruhinya, politik, ketegangan dunia, iklim dan sebagainya," pungkas Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika