REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG – Secara tegas, PDI Perjuangan menolak rencana pemerintah untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tak hanya itu, partai berlambang kepala banteng itu pun mengkritisi rencana pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
"Harusnya (kompensasi) dilakukan secara rembuk warga. Jadi, mereka punya tempat untuk memberikan apa yang diinginkan untuk BLT itu. Harusnya rakyat ditanya dulu," kata Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Kupang, NTT, Jumat (16/3).
Ia mengacu pada pemberian BLT (bantuan langsung tunai) pada kenaikan BBM 2008-2009. Ketika itu, kata Megawati, banyak yang mengkritisi PDI Perjuangan terkait sikapnya soal BLT. "Pada waktu itu betul saya katakan tidak setuju caranya. Tapi malah dibilang tak empati rakyat kecil. Tapi kemudian terbukti kalau BLT itu banyak bocornya dan tidak terkoordinasi dengan baik," tambah dia.
Harusnya, kata Megawati, pemberian kompensasi itu melihat kebutuhan warga. Bisa saja, sebagian dananya digunakan untuk membangun jalan. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur.
Waktu itu, BLT diberikan dalam bentuk uang tunai Rp 150 ribu per kepala keluarga per bulan dan hanya diberikan sembilan bulan. Megawati mengaku cara itu memberikan efek yang tidak baik. ''Kalau kembali seperti lalu akan menyedihkan sekali. Karena yang mengaku punya ideologi Pancasila tapi membangun mental pengemis, itu buruk. Hanya menengadahkan tangan,'' jelas Presiden RI kelima tersebut.
Ia bahkan mengaku melihat secara langsung kalau bantuan itu tidak digunakan dengan semestinya. ''Di daerah saya banyak motor baru digunakan anak muda. Ternyata, BLT digunakan untuk DP ambil motor,'' ungkapnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah jangan melakukan kesalahan yang sama. Bahkan, meminta agar pemerintah melakukan politik yang baik. ''Tapi di Indonesia ini politiknya keras. Sesuatu suka dibalik-balik,'' tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika