REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi IX DPR RI menyatakan tidak menyetujui rencana pemerintah untuk memotong anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2012.

"Komisi IX tidak menyetujui pemotongan anggaran belanja BKKBN 2012," kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Supriyatno saat memimpin rapat dengan pendapat antara DPR dengan BKKBN di Gedung Nusantara I, DPR-RI Jakarta, Jumat.

Supriyatno menjelaskan, program kependudukan dan keluarga berencana merupakan program prioritas untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang terus membengkak di Tanah Air. "Untuk itu DPR RI akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Sugiri Syarief menambahkan tadinya ada rencana pemotongan anggaran belanja BKKBN tahun 2012 sebesar Rp 5 miliar dari total anggaran sekitar Rp 2,5 triliun lebih.

"Saya kira sangat baik jika DPR tidak menyetujui pemotongan anggaran apalagi kalau nantinya hal ini jadi ketetapan di undang-undang APBN perubahan," katanya.

Dia juga menambahkan, jika jadi dipotong maka hal itu akan menganggu kinerja badan yang tengah fokus pada masalah KB dan kependudukan.

"Yang paling terganggu adalah masalah operasional yang sangat dibutuhkan untuk program KB diantaranya vasektomi, tubektomi dan lain sebagainya padahal pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat menggesa dilakukan di Indonesia," katanya.

Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa lebih. "Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk maka perlu dilakukan berbagai upaya salah satunya revitalisasi KB," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika