REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengakui belum siap menjalankan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jika diberlakukan di seluruh wilayah Jawa-Bali mulai 1 April 2012. Dirut Pertamina Karen Agustiawan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (18/1) mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan presiden sebagai dasar hukum program pembatasan BBM bersubsidi.
"Kami butuh waktu minimal tiga bulan sejak keluar dasar hukumnya untuk persiapan sarana dan prasarananya. Sementara, waktu tersisa hanya dua bulan," katanya menjawab pertanyaan Anggota Dewan.
Namun, pihaknya siap menjalankan pembatasan di wilayah Jabodetabek mulai 1 April 2012. Menurut Karen, saat ini, dari 3.062 SPBU di Jawa-Bali, baru 2.080 unit di antaranya menjual pertamax. Sedang, 687 SPBU lainnya masih membutuhkan pengalihan (switching) tangki pendam ke pertamax dan 295 unit perlu investasi baru.
"Jadi, SPBU 'switching' ini baru akan siap setelah ada kepastian hukum dan untuk SPBU yang perlu investasi baru, pemerintah setuju memberikan pinjaman lunak," katanya.
Karen menjelaskan, sebagian pemilik SPBU mengaku kesulitan berinvestasi dalam jumlah cukup besar. Namun, Pertamina menyatakan infrastruktur lainnya seperti tangki timbun dan mobil tangki sudah siap.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mengatakan, saat ini, ketersediaan tangki timbun pertamax di Jawa-Bali sudah siap 309.772 kiloliter, dari kebutuhan 342.528 kiloliter. "Akhir Januari ini seluruh tangki timbun di Jawa-Bali sudah siap menyuplai pertamax," katanya.
Demikian pula kesiapan mobil tangki. Saat ini, dari kebutuhan mobil tangki 10.530 kiloliter, memang baru siap 1.565 kiloliter. Namun, kesiapan mobil tangki akan disesuaikan dengan tatanan waktu implementasi pengendalian BBM bersubsidi karena saat ini masih digunakan untuk premium. "Sebelum H-1 sudah ditentukan mobil tyangki yang 'dedicated' untuk pertamax," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) juga meminta pembatasan BBM subsidi diundur sampai semuanya benar-benar siap.
Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan, pihaknya menengarai pembatasan BBM bakal menimbulkan kekacauan di lapangan jika tidak diantisipasi dengan matang. "Bagaimana membatasi dan siapa yang dibatasi. Bagaimana kesiapan pengawas di lapangannya dan apa sanksinya," katanya.
Ia juga mengatakan, pembatasan BBM di Jawa-Bali memerlukan pelatihan bagi sekitar 120 ribu petugas SPBU. "Itu belum dilakukan," katanya.
Sementara, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, pihaknya akan mendengarkan pemangku kepentingan lainnya terkait pembatasan tersebut. "Kami juga akan menanyakan sekali lagi dengan Menteri ESDM soal kesiapan pembatasan ini," katanya.
Ia berharap, pada pekan depan sudah diketahui kepastiannya. Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto mengatakan, ketidaksiapan Pertamina dan Hiswana tersebut mesti menjadi pertimbangan pemerintah untuk lebih mengambil opsi kenaikan harga dibandingkan pembatasan BBM. "Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar," katanya.
Pemerintah akan menjalankan pembatasan premium bersubsidi di wilayah Jawa-Bali per 1 April 2012. Program pembatasan sudah diamanatkan UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika