Oleh: Amir Husin Daulay*, Penulis Buku Hariman dan Malari
Saya masuk kuliah ketika kampus belum siuman benar dari semaputnya, di pengujung tahun 1970-an. Orde Baru belum terlalu lama—tahun 1978—memukulnya dengan sangat keras: mengirim tank dan tentara masuk ke dalam ruang-ruang akademik dan menggiring mahasiswa ke penjara.
Setahun berikutnya, terbit kebijakan bernama Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diterbitkan Mendikbud Daoed Joesoef, dan kampus benar-benar dibuat semaput. Tidak ada lagi politik dan kritik dari kampus terhadap pemerintah.
Setahun setelah NKK/BKK itulah saya masuk ke Akademi Ilmu Statistik. Kampusnya berada di jalan yang mulai ramai tetapi tak terlalu berisik di Jalan Oto Iskandar Dinata, dekat Kampung Melayu. Selama empat tahun saya belajar tentang mengitung pertumbuhan penduduk, mengukur indeks kualitas hidup, mengira inflasi, belajar mengenali berbagai parameter untuk kebutuhan pengitungan kependudukan. Tetapi meski bicara tentang penduduk, yang berarti manusia, tak ada manusia dalam ilmu statistik. Kemanusiaan—yang pada akhirnya berarti tentang keadilan—absen dari semua mata kuliah kami.
Padahal semasa SMA di Medan, saya membaca tentang dunia mahasiswa yang penuh dinamika, protes dan aksi. Sebuah dunia yang berisik. Saya mengingat Gandhi: ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, apa artinya? Semua tidak saya dapati selama di bangku kuliah di Akademi Ilmu Statistik, sehingga memaksa saya mencarinya di tempat-tempat seperti Taman Ismail Marzuki. Tetapi di sinipun, sajak seperti telah kehilangan kata, kecuali dari W.S. Rendra.
Hariman Siregar dan Amir Husin Daulay (Paling kiri).
Pada akhirnya saya masuk ke Universitas Nasional (UNAS) di tahun 1984, dan di sinilah saya memulai ikut memecah kesunyian. Bersama beberapa kawan, mendirikan majalah kampus “Politika”dan menurunkan laporan yang tak semata-mata berisi tentang tetek bengek di dalam universitas, tetapi mengangkat temapolitik pemerintahan. Sebagai Pemimpin Redaksi Politika itulah saya menugaskan beberapa reporter mewawancarai tokoh mahasiswa yang oleh penguasa mau dikubur terus ke kerak bumi: Hariman Siregar.
Suara Hariman bagi kami penting. Mahasiswa-mahasiswa tahun 1980-an perlu mencari tali sambung kepada gerakan sebelumnya sebelum benar-benar melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Kami mau membangun kesan bahwa kelompok-kelompok yang muncul pada kurun 1980-an ini ialah suatu gerak simultan dari sebelumnya. Ada suatu jejaring, yang dengan demikian membuat penguasa berhitung bila ingin memukul. Apalagi, ini suatu kemunculan baru di puncak kedigdayaan Orde Baru. Selain dengan Hariman, kami mulai membangun kontak dengan W.S. Rendra dan Arief Budiman. Kami pun sering datang ke kantor LBH lalu mengenal Mulyana W. Kusumah, Hendardi, dan H.J.C. Princen.
Selain muncul di majalah Politika, Hariman kembali kami wawancarai di koran terbitan UNAS, Solidaritas, dua tahun berikutnya. Selama itu, meski telah berhubungan secara tidak langsung, tak sekali pun saya bertatap muka dengannya. Pertemuan pertama dengan Hariman baru terjadi sesudah wawancara dengan Solidaritas terbit. Saya datang mengantar beberapa aktivis mahasiswa dari Yogyakarta: Agus Edi Santoso (Agus Lenon), Atta Mahmud, dan M. Yamin. Kami datang ke markas Hariman di Jalan Lautze, Jakarta Pusat.
Jalan Lautze waktu itu menjadi seperti sarang veteran perang. Hariman berkumpul bersama kawan-kawannya di sana. Selain dokter-dokter lulusan UI yang pernah berjuang bersamanya di tahun 1974, ada pula alumni ITB, Jusman Syafii Djamal dengan rambut gondrong, lalu Rendra, dan Julius Usman.
Dari pertemuan pertama itu, saya dan kawan-kawan di UNAS sepakat: Hariman harus dibawa ke kampus. Sudah waktunya, universitas dibuat menjadi lebih berisik. Depolitisasi kampus melalui NKK/BKK harus dilawan. Soeharto harus tahu bahwa ia tak boleh enak-enak saja merampas tanah-tanah petani, berutang dari luar negeri guna menimbun kekayaan keluarga dan kroninya sembari menggadaikan masa depan kita sebagai agunan, dan sembarangan mencap orang subversif. Tidak! Kursi kekuasaan Soeharto harus dirobohkan, bila belum mampu setidaknya digoyang-goyang sedikit biar duduknya tak lagi nyaman.
Kami juga—walau baru beberapa kali bertemu—seperti “tak sudi” bila Hariman hanya mengurusi Persija dan disayang-sayang oleh Gubernur Ali Sadikin dan Alamsyah Ratuprawiranegara. Salah-salah dia—mengingat latar belakangnya yang pernah bengal semasa sekolah—hanya sekadar sibuk berurusan dengan Japto Soerjosoemarno yang mulai merajai night club di Jakarta.
Maka, UNAS membuat pekan diskusi yang mengundang Hariman, Cosmas Batubara, dan Rahman Tolleng. Tetapi yang terakhir disebut ini tidak datang karena kami lupa mengonfirmasi kesediaannya tapi telanjur mengumumkan. Tema diskusi adalah “Peran Politik Generasi Muda”. Dan ini sekaligus menjadi penampilan pertama Hariman setelah gerakan 1978 dipukul Soeharto. Sambutan teman-teman mahasiswa luar biasa. UNAS ramai sekali karena juga dihadiri oleh teman-teman dari kampus lain. Hariman sendiri membawa serta 30 orang temannya.
Kala itu, UNAS seperti oase bagi aktivis di Jakarta. Teman-teman dari Bogor, Bandung, Yogyakarta, Lampung, Solo, termasuk Universitas Indonesia kerap datang pada diskusi-diskusi yang kami selenggarakan di Kampus Pejaten. Ada Satrio Arismunandar dari FTUI, Kelompok Studi Proklamasi yang dikoordinir Denny JA, Kelompok Studi Teknologi yang dikelola Taufik Razen dan Hamid Dipopramono, Bambang Beathor Suryadi dari Univ. Pancasila, lalu Pramono Anung dan Syahganda Nainggolan (Satgas Forum Komunikasi Himpunan dan Jurusan ITB).
Ciri gerakan 1980-an ialah ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok diskusi. Selain yang dibentuk Denny JA, di Bandung muncul kelompok diskusi yang dikelola Dedi Triawan di ITB, Helmi Fauzi di Unpad, atau yang di luar kampus seperti digagas mahasiswa Unpad, Hari Wibowo, dengan nama Kelompok Studi Pojok Dago. UNAS sendiri muncul dengan pers mahasiswa intra kampus. Seluruhnya saling berkomunikasi agar jaringan antar aktivis mahasiswa kian kuat.
Puncak dari jaringan ini, menurut saya, ditandai dengan kedatangan Andreas Harsono, aktivis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga datang ke “Rumah Kandang Sapi”, di Jalan Siaga, Pasar Minggu, tempat kost saya bersama dua mahasiswa UNAS lainnya: Imron Zein Rolas dan Nurdin Fadli. Belakangan hari, tempat kost ini kami jadikan Sekretariat Depot Kreasi Jakarta Forum.
Kedatangan Andreas Harsono ialah meminta agar UNAS dan teman-teman di Jakarta membantu advokasi petani-petani di Surakarta yang menjadi korban pembangunan waduk Kedung Ombo. Tak lama, terbentuklah Komite Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO) yang melibatkan mahasiswa Salatiga, Yogyakarta, Solo, Jakarta, dan Bandung. Bersama-sama kami menggelar aksi serentak di tiga titik berbeda.
Sekali lagi saya bertemu Hariman untuk keperluan ini. Spontan ia mengirimkan obat-obatan dan berbagai vitamin. Bagi saya bantuan itu biasa saja. Yang tidak biasa adalah perkataan Hariman kala itu hingga membuat saya seperti tersentak dari ketidaksadaran. Katanya, “Sekarang kalian sudah masuk (wilayah) politik, bukan (semata) gerakan moral.”
Dari awal, karena niatnya memang membuat duduk Soeharto tidak nyaman, kami sadar tentang risiko. Mendengar pernyataan bahwa kami sudah berpolitik, tetap saja telinga jadi gatal-gatal. Kami merasa tetap sebagai gerakan moral. Tapi, ada rasa gengsi juga untuk kaget, makanya saya bilang, “Memangnya kenapa, Bang? Namanya melawan Soeharto ya harus dengan cara-cara politik.”
“Mir, kalau sudah berpolitik, loe nggak bisa sekadar mengandalkan hati nurani, ada rasionalitas juga,” tutur Hariman. Ia meminta saya bersiap menerima kekalahan-kekalahan dan mulai berpikir tentang strategi dan taktik. Termasuk bagaimana menjadikan kekalahan sebagai modal membangun gerakan perlawanan lebih besar lagi.
Saya merekam perkataannya dalam ingatan sampai sekarang. Ketika Soeharto tetap meresmikan, dan air waduk masuk ke rumah-rumah yang bertahan, saya jadi tahu arti rasional yang dimaksud Hariman.
Bulan Mei 1988, kawan-kawan di Yogyakarta—Bonar Tigor Naipospos, Bambang Subono dan Bambang Isti Nugroho—ditangkap lalu dipenjara karena dianggap menyebarkan ajaran Komunisme Marxisme/Leninisme. Mereka sebetulnya hanya mengedarkan buku roman karangan Pramoedya Ananta Toer. Tapi, Orde Baru menganggap tindakan mereka berbahaya. Selama mendampingi Coki (panggilan akrab Bonar Tigor), saya tinggal sementara di Yogyakarta. Komunikasi dengan Hariman rutin dilakukan melalui Nuku Soleiman (almarhum) yang kemudian dipenjara Soeharto karena stiker SDSB (Soeharto Dalang Segala Bencana).
Bila dihitung, meski telah berkenalan dan berkomunikasi dengan Hariman selama lebih dari 20 tahun, intensitas perjumpaan—hampir setiap hari—terjalin sejak 10 tahun terakhir. Pada masa pemerintah Habibie, saya dan Hariman malah sempat berseberangan. Saya terang merasa kecewa ketika Hariman berada dalam pemerintahan B.J. Habibie. “Ngapain Abang jadi anggota MPR segala?”
“Gue cuma bantu Habibie, Mir. Dia teman gue.”
“Teman apa? Sejak kapan jadi teman Habibie?” Setahu saya, Hariman hanya berteman dengan Fanny Habibie. Jadi, saya kira—kala itu—Hariman tengah miring-miring ke kekuasaan.
Hariman hanya diam tak menjawab pertanyaan saya itu. Tapi beberapa waktu setelah itu saya merasa betapa lugunya saya kala itu. Saya tak melihat Hariman sebagai orang politik yang tengah mengambil ruang politik. Belakangan saya dengar, sikap saya kala itu sama seperti sikap Profesor Sarbini—mertuanya. Sarbini pun konon marah mengetahui Hariman terlibat dalam pemerintah Habibie. Tapi sesungguhnya Hariman tengah memanfaatkan celah pada ruang politik. Sehingga saya merasa, juga Prof. Sarbini, naif.
Pada fase ini Hariman sepenuhnya sadar dengan risiko yang ia hadapi. Banyak orang menuduh bahkan mencela ia tengah haus terhadap kekuasaan. Ada orang yang menganggap dia oportunis. Dan Hariman diam saja terhadap tudingan itu. Tapi, akhirnya saya memahami bahwa dia memberi manfaat positif. Betapapun, sedikit banyak dengan keterlibatannya di inner circle Habibie, beberapa keputusan pemerintah keluar.
Seperti pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, juga tentang dwifungsi TNI, dan yang lebih penting ialah retooling orang-orang Soeharto oleh Habibie di kabinet dan DPR. Ini sekaligus menjaga keseimbangan politik dalam arti mengimbangi desakan kuat orang-orang ICMI yang meminta “jatah” kekuasaan. Keberadaan Hariman mengganjal ambisi ICMI ini. Islam-TNI-sisa Orba tik tak bersama kekuatan reformasi. Dia setiap pagi diundang Habibie untuk sarapan dan memberikan beberapa saran politik.
Termasuk paket UU Politik tahun 1985 yang menjadi isu gerakan reformasi.
Mengapa dia sadar betul tentang risiko itu? Karena terbukti di satu sisi dia dianggap orang Habibie, namun ia tetap membantu gerakan anti-Habibie. Termasuk anak-anak UI yang ingin mendemo Habibie.
“Ini hitung-hitung premi asuransi lah,” candanya ketika membantu mahasiswa.
Kami tak sehaluan tapi tetap saling memahami. Terbukti ketika ada teman yang melapor, “Amir ini anti-Habibie, Bang” Hariman hanya menjawab, “Ah sudahlah kau tahu apa.”
Memasuki usia 60 tahun, melewati berbagai fase politik sejak Orde Baru hingga reformasi, pastilah membuat Hariman menjadi makin matang melihat kondisi Indonesia. Ia, misalnya, pernah mengalami pasang-surut kehidupan di Republik ini—bahkan pernah mengenyam yang namanya berada di ring kekuasaan, tidak serta merta merasa frustrasi dengan keadaan sekarang yang sungguh membingungkan.
Kondisi sekarang, ketika demokrasi sebatas prosedural dan tidak menyentuk substansi yang diamanatkan oleh reformasi, cenderung membuat orang frustasi. Hariman tidak. Ia tidak bertingkah seperti penguasa sekarang yang infantil (kekanak-kanakan), bahkan ketika infantilisme itu sah saja dialami Hariman.
Kita tahu, dalam psikodinamika, kondisi psikologi orang kerap ditentukan oleh fiksasi yang pernah ia alami. Ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kecemasan, mekanisme regresi muncul yang pada mulanya laten. Tetapi, infantilisme laten itu sebatas termanifes dalam guyon saja di antara kami: ketika keinginan-keinginan dari gagasannya tak dijalankan oleh kami, ia ngambek. Bagi kami di Jalan Lautze itu lebih terasa sebagai keakraban ketimbang betulan ngambek.
Karenanya, saya bisa pastikan: ia satu dari sangat—harus ditegaskan sangat—sedikit orang yang memahami betul kondisi kejiwaan bangsa Indonesia. Ia harus didengar. Pada titik ini, saya—seperti pada awal 1980an—merasa tidak keliru ketika membukakan ruang untuk Hariman berbicara. Dan bisa saya pastikan juga: suaranya sangat keras.
* Amir Husain Daulay, telah wafat beberapa tahun silam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
