REPUBLIKA.CO.ID,JOGYAKARTA--Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menegaskan bahwa terkait Ahmadiyah, pilihannya hanya dua. Dibiarkan atau dibubarkan.
''Baik dibubarkan atau dibiarkan, keduanya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Dibiarkan tidak menyelesaikan masalah, dibubarkan juga bukan berarti masalah selesai,'' tegas Suryadharma dalam pidato politiknya saat membuka Muswil VI PPP wilayah Jogyakarta di Jogyakarta Sabtu (19/3).
''Tapi kita sebagai umat, sebagai bangsa diminta berhitung. Mana masalah yang lebih ringan, mana manfaat yang lebih besar. Saya memilih (Ahmadiyah) dibubarkan,'' tambah Suryadharma yang juga Menteri Agama.
Dikatakan Suryadharma, mengapa pihaknya lebih memilih Ahmadiyah dibubarkan, karena beberapa alasan. ''Jelas kalau dibubarkan, masalah juga akan timbul, tapi bisa kita selesaikan secara nasional,'' ungkap Menag. Alasan lainnya menurut Suryadharma, pihaknya tidak ingin membiarkan masyarakat masuk dalam kesesatan. Alasan ketiga pembubaran Ahmadiyah adalah untuk mencegah masyarakat yang sudah terlanjur sesat untuk kembali ke jalan yang benar.
Namun diakui Suryadharma,walau pihaknya memilih Ahmadiyah untuk dibubarkan, namun kewenangan pembubaran bukan pada Kementerian Agama. Menurutnya, kewenangan ada pada Kemendagri. ''Untuk sisi pencabutan badan hukumnya, kewenangan di kemenkumHAM. Kemudian untuk sisi ajarannya, kewenangan ada di Kejakgung,'' tandas Menag.
Suryadharma juga menegaskan bahwa MUI juga berperan untuk menentukan apakah Ahmadiyah Islam atau bukan. ''Ini kewenangan MUI untuk melakukan kajian apakah Ahmadiyah Islam atau bukan. ''Kemudian mengambil keputusan bahwa itu sesat menyesatkan supaya kemudian dibubarkan,'' papar Suryadharma.
Menurutnya, menyusul kasus Ahmadiyah di Cikeusik beberapa waktu lalu, Menag telah mengusulkan alternatif lain. ''Yaitu lepaskan atribut Islam dan menjadi sekte tersendiri,'' tegas Menag.
Diakui Menag bahwa pikiran-pikiran pembubaran Ahmadiyah mendapat tantangan besar. 'Yaitu dari pihak-pihak yang menyuarakan kebebasan beragama dan HAM. ''Padahal ini bukan masalah kebebasan beragama dan bukan masalah pelanggaran HAM. Tapi justru mereka telah mengacak-acak Islam dan mengacak-acak Alquran,'' tegas Suryadharma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
