JAKARTA -- Ketua Umum DPP Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M Julian Manurung mengatakan, ajakan sejumlah pihak untuk tidak menggunakan hak suara atau "golongan putih" (Golput) pada Pemilu 2009, tidak mencerminkan kepedulian terhadap nasib bangsa ke depan.
"Ajakan untuk Golput adalah ajakan yang tidak jujur dan cenderung menjadi bagian dari ketidakpedulian terhadap nasib bangsa," katanya di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) FKI-1 di Jakarta, Selasa.
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Dewan Syura PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kembali menyerukan pimpinan PKB di daerah dari tingkat provinsi hingga kecamatan yang setia kepadanya untuk memboikot pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Semua Pemilu kita boikot," kata Gus Dur yang juga mantan Presiden RI itu.
Gus Dur sangat optimistis bahwa seruannya itu akan didengar dan dipatuhi pendukungnya.
"Dari 420 unit PKB yang bisa ikut Pemilu, semuanya tidak bersedia ikut Pemilu," katanya.
Menurut Julian Manurung, siapapun orangnya yang menyuruh atau mengajak masyarakat untuk Golput menunjukkan bahwa orang tersebut tidak bisa menentukan sikap dan hanya bisa mengeluh.
"Keluar saja dari Indonesia. Jangan cuma bisa mengeluh terhadap pemerintah tapi tidak ikut menentukan sikap. Hal ini berlaku terhadap siapa saja, tak terkecuali Gus Dur," katanya tegas.
Dia mengatakan, dirinya kerap ditanya oleh anggota FKI-1 di berbagai daerah tentang partai mana yang harus dipilih pada Pemilu 2009 nanti. "Saya minta mereka bertemu dulu dengan pimpinan partai yang pernah mereka usung. Kalau tidak bisa ketemu baru ketemu lagi dengan saya," katanya.
Delapan hari kemudian, katanya, mereka mengatakan sulit bertemu dengan pimpinan partai mereka."Lalu saya sarankan mereka agar tetap memilih dan jangan 'meracuni' isteri dan anggota keluarga sendiri untuk tidak memilih dalam pemilu mendatang. Mereka harus tetap memilih dengan menggunakan hati nurani," kata Julian.
FKI-1 yang berdiri pada 16 April 2004 merupakan salah satu elemen organisasi pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sejak kampanye Pilpres pada 2004 lalu.
Hingga kini, ormas yang memiliki kepengurusan di 30 provinsi itu juga ikut berperan dalam menunjang berbagai program kerja Presiden Yudhoyono khususnya dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.- ant/ah
