REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengusulkan agar seluruh parpol anggota koalisi pendukung pemerintah melupakan kemelut yang baru terjadi dan bersama-sama memperbaiki komunikasi untuk mengawal pemerintahan hingga 2014.

"Kalau boleh usul, saya secara pribadi mengusulkan hal itu. Namun jika usul itu dinilai melampaui kewenangan, ya saya tidak jadi usul," kata Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Hal yang dimaksud Priyo Budi Santoso dalam usulan tersebut adalah agar semua partai politik anggota koalisi lebih baik memperbaiki komunikasi dan bersama-sama mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhir periode pada 2014.

Substansi dari usulan tersebut, kata dia, tidak ada perombakan dalam koalisi tapi memperbaiki komunikasi yang selama ini belum berjalan baik. Menurut dia, dari hasil pertemuan antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyinggung "reshuffle" menteri kabinet tapi hanya ingin memperbaiki manajemen dan komunikasi di koalisi.

"Itu berarti pembicaraan di antara kedua negarawan itu tidak sampai pada persoalan yang sangat substansial," katanya.

Dalam pandangan Partai Golkar, kata dia, perbedaan pandangan dalam mengusulkan hak angket pajak bukan berarti tidak komit terhadap kesepakatan koalisi, tapi justru untuk menguatkan pemerintahan.

Kalau ada perbedaan, menurut dia, hal itu hanya perbedaan cara pandang dan komunikasi dan hal itu yang akan diperbaiki. Menurut dia, saat ini pimpinan koalisi sedang memperbaiki manajemen dan komunikasi di koalisi. "Sekali lagi saya mengatakan, saya secara pribadi saya mengusulkan perbaikan tersebut. Namun jika usul itu dinilai melampaui kewenangan, ya saya tidak jadi usul," kata Priyo Budi Santoso.

Ikuti Whatsapp Channel Republika