REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengatakan tidak hanya kelompok mayoritas yang dituntut harus paham serta melindungi hak dan kewajiban kelompok minoritas beragama. Tetapi, kaum minoritas sebaliknya juga harus paham serta melindungi hak dan kewajiban mayoritas.

"Ini agar sama-sama mencegah penistaan agama dan bersama pula mencegah kekerasan antarumat beragama," katanya di Jakarta, Rabu (9/3), melalui surat elektronik yang diterima ANTARA.

Oleh karena itu, Dipo mengingatkan kelompok lintas agama eksklusif agar kalau mau melakukan gerakan politik terselubung, janganlah mengusung soal agama dan menamakan sebagai gerakan moral. Ia meminta semua pihak menghormati pluralitas dalam beragama sesuai dengan UUD 45 dan turunannya dalam SKB Tiga Menteri. Tetapi, caranya bukan dengan mengorbankan kepahaman setara antara hak dan kewajiban minoritas dan mayoritas.

Dipo menegaskan bahwa pemerintah jelas sangat serius dalam memperhatikan hak dan kewajiban antarumat beragama baik berdasarkan konstitusi maupun pengadilan/hukum bila terjadi konflik kekerasan. "Tidak perlu lagi diajari. Kita masing-masing tahu makna dalam asas Pancasila,'' tandasnya. ''Janganlah satu dua kejadian, yang bersama kita kutuk sebagai kekerasan dengan alasan keyakinan agama, kemudian seolah dengan mudah digeneralisasikan menganggap pemerintah lalai dan melakukan pembiaran kekerasan."

Dipo mengingatkan tokoh agama memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, di era demokrasi sebagai pemangku kekuasaan --termasuk juga media-- untuk bersama-sama menyejukan kerukunan beragama. "Bukan sebaliknya gaduh memperkeruh kerukunan beragama antara minoritas dan mayoritas. Konflik horizontal yang pernah kita alami sangatlah pahit dan memilukan. Itu memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya," tegas Dipo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika