REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera akan menunggu keputusan politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjanji mengambil sikap soal koalisi dan menyampaikan ke partai-partai politik anggotanya. "Presiden Yudhoyono menyatakan dalam pidatonya akan mengambil keputusan soal koalisi dalam beberapa hari ini dan menyampaikannya ke partai-partai koalisi, maka PKS akan menunggu keputusan tersebut," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, di Jakarta, Jumat (4/3).

Menurut dia sikap PKS menunggu keputusan Presiden merupakan kesepakatan bersama dari seluruh unsur PKS setelah mendengarkan penjelasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Partai (MPP), dan Dewan Syariah Partai (DSP) dalam rapat bersama dengan Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin, di Bandung, Kamis (3/3) malam.

Luthfi Hasan menjelaskan pimpinan DPP, MPP, dan DSP PKS beserta Fraksi PKS DPR RI menemui Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin, di Lembang, Bandung, untuk melakukan rapat khusus membahas perkembangan koalisi paska pidato Presiden Yudhoyono, pada Rabu (1/3). Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Mahfudz Sidik menambahkan, kedatangan rombongan DPP, MPP, dan DSP PKS beserta Fraksi PKS DPR RI di kediaman KH Hilmi Aminuddin, di Lembang, Bandung, sempat mengejutkan tuan rumah yang sedang menerima tamu sejumlah tokoh nasional, di antaranya purnawirawan.

Setelah menunggu lebih dari satu jam, kata dia, maka rapat khusus untuk menyikapi koalisi tersebut baru dimulai sekitar pukul 20.30 WIB. "DPP PKS melakukan rapat khusus dengan Ketua Majelis Syuro, karena kebijakan koalisi adalah keputusan majelis syuro yang dipimpin KH Hilmi Aminuddin," kata Mahfudz.

Pada rapat khusus tersebut, Presiden PKS Luthfi Hasan, memaparkan tiga dokumen koalisi, yakni piagam koalisi, agenda koalisi, dan 'code of conduct'. Kesimpulan dari paparan dan pembahasan, kata Luthfi, secara substansi sikap-sikap politik PKS tidak ada yang bertabrakan dengan ketiga dokumen tersebut.

Secara teknis prosedural, kata dia, juga bisa diperdebatkan karena terakhir soal usulan hak angket mafia pajak, belum sampai pada kesepakatan di sekretariat gabungan (Setgab) koalisi. "Dalam forum rapat DPP dengan Ketua Majelis Syuro, KH Hilmi Aminuddin, hampir semua peserta menegaskan bahwa kebijakan koalisi adalah hal sangat penting karena diputuskan oleh Majelis Syuro," katanya.

Luthfi menambahkan, komunikasi kesepakatan ini dilakukan langsung antara Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin dengan Presiden Yudhoyono, baik menjelang pemilihan presiden pada 2004 maupun 2009. Jika Presiden Yudhoyono akan memformat ulang koalisi, kata dia, maka harus dilakukan melalui komunikasi langsung antara Presiden Yudhoyono dengan Ketua Mejelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. "Jika hanya melalui kurir atau surat, adalah cara tidak etis dan tidak 'gentle'," katanya.

Luthfi menambahkan, sesuai dengan agenda musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Yogyakarta, PKS akan terus bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat, pada posisi apapun, baik di dalam atau di luar pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika