Kamis 03 Mar 2011 20:05 WIB

Depdagri: Perda soal Ahmadiyah Sah-sah Saja

Rep: Palupi Annisa Auliani/ Red: Didi Purwadi
Unjuk rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah
Foto: Amin Madani/Republika
Unjuk rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pemerintah tidak akan melarang atau menindak kepala daerah yang mengeluarkan aturan teknis mengenai Ahmadiyah. Yaitu, sepanjang tak menyimpang dari surat keputusan bersama dari tiga menteri mengenai aliran tersebut. 

“Sejauh yang ditetapkan dalam peraturan daerah itu adalah melarang aktivitas, tidak keluar dari surat keputusan bersama tiga menteri, sah-sah saja,’’ kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Reydonnizar Moenek, Rabu (3/3).

Hal tersebut, tambah Reydonnizar, juga sah-sah saja sepanjang peraturan daerah itu bertujuan memantapkan, membina, dan mengawasi, serta mencegah masalah terkait ketertiban umum.

Reydonnizar mengatakan kemungkinan surat keputusan bersama tiga menteri ditingkatkan menjadi peraturan hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut tidak tertutup untuk bisa direalisasikan. ‘’Termasuk menjadi UU,’’ kata dia.

Tapi, ujar Reydonnizar, saat ini surat tersebut masih dinilai sebagai solusi terbaik. “Untuk sementara,’’ tambah dia. 

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement