REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK-- Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ajakan untuk memperbaiki koalisi demi kepentingan nasional.
"Koalisi dibuat untuk memastikan jalannya pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat," kata Aburizal, usai meresmikan Kantor DPD Partai Golkar Kota Depok, Rabu sore.
Partai Golkar, kata dia. tidak pernah melanggar komitmen kesepakatan dalam koalisi. Pernyataan presiden yang mengatakan ada satu dua partai yang melanggar komitmen koalisi bukan ditujukan kepada partainya.
"Pernyataan Presiden mungkin ditujukan untuk partai lain, bukan Partai Golkar," ujarnya. Ia menegaskan, partainya selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan Partai Golkar.
"Kritik bukan satu atau dua kali dilakukan Partai Golkar. Ini untuk perbaikan," katanya. Namun pihaknya menyatakan siap jika memang dikeluarkan dari koalisi, karena presiden mempunyai kewenangan untuk itu. "Bila tak senang presiden punya wewenang untuk mengeluarkan kami dari koalisi," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya siap sebagai partai penyeimbang dari pemerintah. "Dalam sistem presidensiil tidak ada istilah oposisi, tapi sebagai penyeimbang pemerintah," katanya.
Partai Golkar, ujarnya, telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu memastikan visi dan misi presiden berjalan dengan baik.
"Kami dukung visi dan misi pemerintah yang bersih dan berwibawa, untuk itu kami mendukung hak angket, kalau belum berhasil saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia," katanya.
Ical, sapaan Aburizal, mengatakan bahwa Partai Golkar tetap konsisten mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga 2014. "Kalau sampai dihentikan di tengah jalan, maka Indonesia tidak akan pernah dewasa," katanya. Ia menambahkan bahwa Partai Golkar tidak ingin kemenangan politik berada di atas penderitaan rakyat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika