REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sosiolog Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Dr Musni Umar, menyatakan penyelesaian konflik antara Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan Media Indonesia Group sebaiknya lewat dewan pers atau lembaga independen.
"Melalui dewan pers atau lembaga independen diharapkan terjadi dialog antara pihak-pihak bertikai dan mencari titik temu," kata Musni di Jakarta, Ahad (27/2), menanggapi perseteruan kedua belah pihak.
Konflik dipicu oleh pernyataan Dipo untuk memboikot TV One, Metro TV, dan Media Indonesia karena merupakan media massa yang menjelek-jelekkan pemerintah. Pihak Metro TV dan Media Indonesia menyampaikan somasi kepada Dipo untuk minta maaf secara terbuka. Bila tidak dilakukan, maka ditempuh upaya hukum menuntut Dipo.
Musni mengatakan penyelesaian melalui Dewan Pers atau lembaga independen yang diterima kedua belah pihak dan masyarakat itu memunculkan introspeksi dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. "Ini cara yang diajarkan oleh para pendiri bangsa dan Islam untuk menyelesaikan suatu masalah," katanya.
Menurut Musni, tuntutan beberapa kelompok masyarakat kepada Dipo Alam agar minta maaf atas wacananya boikot media, tidak sepatutnya dituruti. "Ini sengketa kepentingan antara yang membela Presiden SBY dan yang tidak setuju kepemimpinannya," kata Musni. ''Dalam alam demokrasi, hal semacam itu wajar.''
Ia mengatakan hak demokrasi Dipo Alam untuk berada di garda terdepan membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mempercayainya menjadi Sekretaris Kabinet. Bahkan, menurut dia, sangat aneh dan tidak bisa diterima akal sehat kalau dia tiarap ketika Presiden diserang dari berbagai penjuru.
"Juga sebaliknya mereka yang beroposisi. Sangat lumrah dan dapat diterima dalam alam demokrasi, mereka menggunakan hak demokrasinya untuk mengeritik, mengecam dan bahkan melemahkan kekuasaan Presiden SBY," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika