REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Dr Musni Umar, menyatakan sikap dan langkah politik Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, tidak salah dalam membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun, tindakannya tersebut banyak mendapat kritik.

"Sikap politik dan langkah yang diambil Dipo Alam itu harus dihargai dan dihormati, sebagaimana menghargai dan menghormati mereka yang mengeritik, mengecam dan tidak setuju kepemimpinan Presiden SBY," kata Musni Umar di Jakarta, Jumat (25/2).

Musni Umar, yang menulis disertasi "Demokrasi dan Islam di Kalangan Orang-Orang Miskin Studi Kasus di Solo", menilai perbedaan pendapat dan sikap politik sangat dihargai bahkan dalam Islam. Perbedaan pendapat adalah rahmat (ikhtilafuu ummaty rahmah).

Musni menyebutkan setidaknya ada tiga alasan yang mendasari mengapa pernyataan Dipo Alam seperti boikot media mendapat reaksi keras. Pertama, katanya, perbedaan kepentingan itu sangat lumrah dalam politik karena teman abadi hanyalah kepentingan.

Kedua adalah terganggunya kepentingan. Sikap oposisi terhadap sebuah pemerintahan di negara manapun di dunia selalu ada risiko. "Mereka yang sedang berkuasa akan membela diri dari berbagai gerakan dan kritikan jika merasa terganggu. Salah satunya adalah melakukan boikot seperti yang dikemukakan Dipo Alam," katanya.

Ketiga adalah tidak terbiasa menerima kritik. ''Media dikendalikan pemodal dan dijalankan oleh para wartawan dan mereka itu bukan malaikat sehingga bisa salah dan bisa pula benar,'' katanya. "Karena memiliki masing-masing kepentingan, maka keduanya bisa bersatu dan bisa pula berseberangan."

Oleh karena itu, kata Musni, tidak ada yang salah dari sikap dan praktik politik Dipo Alam. "Sangat tergantung dan dipengaruhi kepentingan masing-masing dalam menilainya," ujar lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika