REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Dipo Alam akan memenuhi panggilan Dewan Pers, Kamis (24/2), terkait pernyataan kontroversialnya soal media massa. Dipo mengatakan, dirinya akan menjelaskan konteks kritiknya kepada sejumlah media massa itu kepada Dewan Pers.

''Sebagai warga negara, saya hanya ingin menggunakan hak koreksi saya atas pemberitaan media massa sesuai pasal-pasal yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik,'' kata Dipo saat berkunjung ke kantor Harian Umum Republika, Rabu (23/2).

Dipo menegaskan, tidak sekalipun pernah mengucapkan kata boikot kepada media yang menjelek-jelekkan pemerintah. Ia hanya meminta kepada kehumasan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk lebih menjelaskan kinerja mereka kepada masyarakat.

''Saya menganjurkan tugas kehumasan utamanya bukan terbatas hanya membuat senang menterinya dengan memasang baliho besar, foto menteri atau gubernur dan bupatinya,'' papar Dipo.

Ia juga mengajak para humas, daripada dananya pasang iklan di TV atau situs yang nyata-nyata selama ini menjelekkan pemerintah, khususnya Presiden SBY, digunakan untuk memperluas dan meningkatkan mutu informasi. ''Konteksnya seperti ini,'' tegasnya.

Dipo pun menegaskan, tidak pernah menyesal dan kecil hati atas apa yang sudah dia ucapkan. Menurutnya, tak banyak pejabat pemerintah menggunakan hak kontrol kepada media. ''Saya mencoba mempeloporinya, dengan segala risiko, karena saya tidak mau media kita menjadi sebuah lembaga yang bisa menjadi institusi can do no wrong,'' papar Dipo. Ia melanjutkan, dirinya hanya ingin mengoreksi agar wartawan tidak membuat berita bohong, padahal faktanya mengatakan lain.

Ia kembali menyatakan, tidak pernah memberangus media, melanggar kebebesan pers, dan menekan media. ''Saya hanya membela Presiden dengan menggunakan hak koreksi pemerintah kepada media, dan berupaya mengurangi persepsi yang dinegatifkan oleh media tersebut,'' kata Dipo

Ikuti Whatsapp Channel Republika