REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Usulan hak angket pajak ditolak oleh anggota DPR melalui mekanisme voting. Sejumlah fraksi yang mendukung bergulirnya hak angekt pajak tidak menyatakan kekecewaanya terhadap keputusan itu.

Wakil Ketua DPR dari PKS, Anis Matta menuturkan, pihaknya tidak kecewa dari hasil yang telah diputuskan. Menurut dia, pihaknya akan memaksimalkan kerja pemberantasan mafia dan pembenahan sistem pajak melalui mekanisme yang ada. "Ini hal biasa dalam demokrasi," tuturnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna yang memakan waktu sekitar 11 jam, Selasa (22/2)

Selain itu, Anis menyampaikan,  partainya konsen dengan masalah pajak. Terkait adanya ancaman reshuffle, Anis menjawab pihaknya tidak akan merisaukan jika ada evaluasi. "Kami tahu resiko, akan seperti apa," pungkasnya.

Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong pembongkaran mafia pajak. "Tapi, kami hargai keputusan Paripurna, namun kami akan tetap gunakan panja untuk membongkar kasus pajak," tegasnya.

Anggota Fraksi PKB yang 'membelot' dari keputusan fraksinya, Lily Wahid menyampaikan, hak angket ini sebenarnya bisa membuka kemungkinan kebusukan dalam Ditjen Pajak, oleh karena itu, dirinya konsisten mendorong hak angket, sedangkan kerja panja menurut dia itu terbatas. "Karenanya saya akan mendorong terbukanya kasus mafia pajak," bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Golkar, Priyo Budi Santoso menyatakan, tidak mempermasalahkan kekalahan yang dirasakan pihaknya. Menurutnya, pihaknya bangga dengan ikhtiar untuk membongkar mafia pajak. "Kami bangga karena kami konsisten, karena tetap memegang teguh, dan hendaknya DPR solutif terkait mafia pajak," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika