REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan siap dilaporkan ke Dewan Pers atas pernyataannya soal media-media yang menjelek-jelekkan pemerintah. Dia menegaskan, saat ini tidak ada yang mengawasi media, sehingga dia terpanggil untuk mendidik media. Menurut Dipo, media merupakan salah satu pemegang kekuasaan, sehingga berhak untuk dikritik.
"Sekarang kalau saya kritik media yang punya kekuasaan, kenapa tidak, kenapa saya harus takut, dibawa ke Dewan Pers juga saya siap," kata Dipo di Istana Bogor, Selasa (22/2). Dia mengatakan, sangat berbeda antara mengkritik pemerintah dan menjelek-jelekan pemerintah. Menjelek-jelekkan itu sudah ada tendensi mengungkit atau meningkatkan kebencian, bisa tujuannya tidak murni dalam pemberitaan.
"Kalau saya hendak mendidik media sebagai pemangku kekuasaan, mengingatkan mereka, kan hak saya sebagai rakyat, jangan media menjadi institusi can do no wrong," ujar Dipo. Dia meminta media terukur dalam bekerja. Dipo mencontohkan, ada dua televisi yang menyebut bahwa SBY ditolak oleh rakyat NTT ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke NTT, padahal kenyatannya puluhan ribu orang meyambut Presiden.
Ketika ditanya media yang dimaksud Dipo selama ini, dia menjawab, "Metrotv sama Tvone, saya lihat itu waktu saya di Kupang," kata Dipo. Kalau media cetak, Dipo menyebut, "Media cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga," ujarnya. Dipo mengimbau media jangan membohongi rakyat, oleh karenanya media perlu juga dikritik.
"Nah, jadi yang sekarang, saya juga mendidik pada media, Media mendidik masyarakat, media mendidik pejabat, seperti saya OK, but I have opportunity also, mereka harus dididik juga kalau sekarang mereka juga membuat hal-hal seperti itu, menjelek-jelekkan terus," ujar Dipo menegaskan. Dia mengaku pernah didatangi seorang Dubes yang menanyakan kondisi Indonesia, apa Indonesia kacau, apa Presiden akan di-impeach, karena investor di negara sang Dubes menanyakan hal itu.
Mengenai pemberitaan yang berimbang, Dipo mengingatkan bahwa publik juga perlu tahu kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Ia mengatakan, mengkritik berbeda dengan menjelek-jelekkan. Dipo mengatakan bahwa ia tidak antikritik dan tidak otoriter. "Saya bukan antikritik. Tapi minta pemberitaan berimbang," katanya.
Dipo mengatakan, pemberitaan yang menjelek-jelekkan tersebut tendesius. "Jika terus-terusan menjelek-jelekkan buat apa. Buat apa juga pasang iklan (di media yang menjelek-jelekkan)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika