REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Muktamar III PKB pro-Gus Dur di bawah gerbong Yenny Wahid di Surabaya, 26-27 Desember, akan tetap digelar tanpa izin Polri, karena panitia merasa cukup dengan pemberitahuan kepada polisi.
"Tidak perlu izin, karena muktamar itu merupakan acara internal," kata ketua panitia pelaksana, Imron Rosyadi Hamid, di Surabaya, Sabtu.
Didampingi Humas Muktamar III PKB Gus Dur, Munif Arfas, ia mengaku sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Mabes Polri, Polda Jatim, dan Polrestabes Surabaya.
"Persoalan internal kami jangan dibawa ke hukum, karena persoalan kami memang bukan persoalan hukum, melainkan politik, karena itu harus diselesaikan secara politik melalui musyawarah seperti muktamar," katanya.
Menurut dia, keabsahan PKB itu tidak seharusnya dibungkam dengan sebatas masalah administrasi terkait pengakuan KemkumHAM, melainkan dikembalikan kepada mekanisme politik untuk mengetahui aspirasi warga PKB.
"Kalau Imam Nahrawi melapor penyelenggaraan muktamar ke Polda Metro Jaya, maka kami yakin bahwa polisi akan bersikap profesional dengan mengembalikan masalah politik ke ranah politik dan bukan ranah hukum," katanya.
Ia menilai muktamar merupakan bagian dari tertib hukum dalam koridor politik. "Kalau Nahrawi menilai kami salah, maka penilaian harus dikembalikan kepada warga PKB. Jangan anarkis," katanya.
Ditanya persiapan Muktamar III PKB, ia mengatakan persiapan sudah "ready", karena pihaknya sudah lama mempersiapkan, termasuk konsultasi ke beberapa parpol, PBNU, dan sebagainya.
"Acaranya akan kami awali dengan haul untuk Gus Dur yang dihadiri Mbak Yenny Wahid (putri pendiri PKB KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur)," katanya.
Ia berharap acara pembukaan dihadiri sejumlah pimpinan parpol dan Wakil Ketua Umum PBNU H As'ad Ali serta petinggi PKB dari kelompok Muhaimin Iskandar untuk mewujudkan "islah" (rujuk/rekonsiliasi).
Sebelumnya (23/12), Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti menyatakan Mabes Polri hingga kini (23/12) belum mengizinkan pelaksanaan Muktamar III PKB pro-Gus Dur di Surabaya, 26-27 Desember.
"Muktamar itu izinnya dari Mabes Polri, tapi sampai sekarang kami belum menerima tembusan izin itu dari Mabes. Kami (Polda Jatim) bergantung pada izin dari Mabes Polri itu," katanya.
Dalam waktu hampir bersamaan, PKB pro-Gus Dur di bawah gerbong Ny Lily Wahid (bibi Yenny Wahid) berencana menggelar muktamar dan islah akbar di Sentul, Bogor, Jabar, 26-27 Desember.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar juga berencana menggelar Rapimnas di Jakarta pada waktu yang juga hampir sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
