REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA--Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin menilai keberadaan sekretariat gabungan (setgab) dalam parlemen menghambat jalannya demokrasi di Indonesia.
"Saya mengamati dan menilai eksistensi sekretariat gabungan, sebagai forum dari koalisi partai-partai politik di Indonesia ini, punya andil dalam menghambat demokrasi," katanya setelah membuka Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Jabar di Kota Tasikmalaya, Kamis.
Ia menilai keberadaannya sekretariat gabungan itu mengganggu fungsi partai politik yang semestinya, padahal keberadaan partai di parlemen masih diharapkan rakyat banyak untuk menyampaikan aspirasi dalam jalannya pemerintahan. "Besar sekali harapan rakyat, pada partai-partai politik untuk bisa menjadi penyambung lidah rakyat, suara asipirasi rakyat," katanya.
Namun, partai politik yang berkoalisi non Demokrat yang ada dalam sekretariat gabungan, menurut Din menjadi tidak independen. "Ini yang saya nilai sebagai rakyat, kita melihatnya bisa menghambat demokrasi yang kita perlukan," tegas Din.
Apalagi lanjut Din muatan politis yang ada didalam sekeratriat gabungan itu terlalu kuat, terutama untuk kepentingan kekuasaan, untuk itu diharapkan bisa menjadi fungsi kritis. Adanya sekretariat gangungan itu, Din berharap jangan ada yang terkebiri oleh kepentingan politik, sehingga demokrasi yang tercipta di Indonesia menjadi demokrasi yang kolutif bahkan koruptif.
"Sekaligus demkorasi koruptif, demokrasi yang merusak demokrasi itu sendiri," katanya.
Ia berharap partai politik kembali pada jati dirinya dengan konsolidasi demokrasi yang berjalan dengan baik, agar partai-partai politik memperjuangkan aspirasi rakyat. "Imbauan pada rakyat, untuk hati-hati dalam pemilu yang akan datang untuk tidak mudah terpengaruh pada janji-janji politik, kalau seandainya seperti sekarang ini kita kehilangan momentum untuk mengkonsolidasi demokratis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika