REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mau 'mendamaikan' Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hemengku Buwono X dengan Presiden Susilo Bambang (SBY) tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.

Rektor UGM Prof Sudjarwadi mengatakan, pada prinsipnya secara filosofi pemikiran Presiden SBy dengan Sultan tentang demokrasi itu sama. “ Kata kunci Sultan HB IX yang diikuti Sri Paku Alam VII tahta untuk rakyat itu juga hakikat demokrasi,” katanya, Rabu (15/12).

Dengan begitu kata dia, tidak ada perbedaan filosofis antara Sri Sultan HB IX, Sri Sultan HB X, Presiden SBY, dan Sri Paku Alam VII maupun VIII tentang demokrasi itu sendiri. Hanya saja yang belum ditemukan adalah langkah teknis dari pandangan itu.

“ Instrumentasi implementasi kesamaan filosofis yang diwujudkan dalam format UU ini yang belum ditemukan,” katanya.

Karena itulah, UGM kata Sudjarwadi akan menjembatani pertemuan antara pemikiran SBY dan Sultan untuk kemudian ditemukan instrumen terbaik dalam RUUK Yogyakarta. Rektor UGM sendiri juga bersedia memberikan masukan dan usulan terkait penyusunan instrumen impelementasi tersebut.

Sinergis kebijaksanaan dua pemimpin itu kata Rektor  nantinya akan menempuh proses legalitas, dengan melalui masukan rakyat, DPRD, DPR RI dalam suasana baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika