REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Hukum DPR (III), Benny K Harman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus Gayus Tambunan untuk membongkar kasus mafia pajak terhadap 149 perusahaan.

"KPK harus ambil alih kasus Gayus untuk membongkar kasus mafia pajak," kata ketua Komisi III Benny K Harman kepada wartawan di gedung DPR-MPR-DPD Senayan Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut Benny menegaskan bahwa kasus Gayus Tambunan ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuka mafia pajak yang lebih besar. Menurut Benny, dalam persidangan Gayus telah mengaku setidaknya ada 149 perusahaan yang bermasalah.

"Ini momentum KPK untuk mengikis habis mafia perpajakan yang ada di Indonesia ini," kata Benny.

Benny menegaskan, komisi III DPR akan mendorong agar KPK bisa segera mengambil alih kasus tersebut dan selanjutnya menuntaskannya.

"Jika KPK tidak sesegera mungkin ambil alih kasus ini, maka Komisi III akan ambil langkah politik dengan memanggil Gayus," kata Benny.

Lebih lanjut Benny menjelaskan, dalam kasus mafia pajak ini tidak boleh berhenti pada sosok Gayus saja. Karena itu, tambahnya, harus dibongkar semua pihak dan siapapun yang terlibat.

Benny juga menjelaskan bahwa adalah sangat tidak adil jika perusahaan besar yang seharusnya membayar banyak tetapi malah sebaliknya, mengemplang pajak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika