REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk kesiapsiagaan bencana, termasuk untuk kegiatan penelitian dan pemetaan wilayahnya. Karena kata Peneliti kebencanaan dari UGM Yogyakarta Prof Dr Sudibyakto MSc, dengan melakukan pemetaan wilayah lebih awal, pemerintah bisa menghemat biaya empat kali lipat.
"Di Indonesia, kalau sudah darurat bencana terjadi, pemerintah berani mengeluarkan biaya berapapun. Tapi kalau untuk siap siaga bencana, uangnya sulit keluar. Ini aneh," kata Sudibyakto.
Hal itu dikemukakannya dalam acara Press Gathering bagi wartawan di Bali, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ikut memberikan pembekalan Kasubdit Pembinaan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV Hardjono Dwidjowinarto dan Kadis PU Bali Dewa Putu Punia Asa.
Dikatakannya, setelah peristiwa letusan Merapi, pemerintah melalui Bappenas memberi lampu hijau peningkatan anggaran untuk siaga bencana. Tetapi lanjutnya, ternyata untuk pencairan dananya tidak semudah yang dibayangkan. Mengenai kesigapan pemerintah menghadapi ancaman bencana alam, anggota unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu mengemukakan, ada kecenderungan, kesiagaannya masih rendah.
Apalagi sebutnya, jika dampak atau akibat yang akan diderita hanya disebutkan secara kualitatif. "Jadi seharusnya disebutkan yang rusak ini dan itu, biayanya sekian miliar. Nah baru mereka mengerti, kalau lebih baik menyiapkan diri lebih awal," katanya.
Bencana alam kata Sudibyakto, kejadian yang tidak perlu ditakuti, sebaliknya, bagaimana perlu diketahui untuk melakukan antisipasi dan bagaimana cara mengatasinya. "Atau bagaimana cara meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
