REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Pemerintah Indonesia akan serius memperjuangkan keadilan bagi tenaga kerja wanita (TKW) Sumiati. Untuk itu, pemerintah telah mempersiapkan pengacara terbaik bagi TKW yang menjadi korban kekerasan di Arab Saudi tersebut.
"Kita sudah melakukan kontrak kerja dengan pengacara terbaik di Arab Saudi untuk Sumiati. Kita ingin pelaku di sana mendapatkan hukuman yang terberat," ujarnya usai membawakan materi "Manakar TKI di Luar Negeri" dalam Kongres XXXII Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Makassar, Sabtu (27/11).
Ia mengatakan dari kasus yang menimpa TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, pemerintah Indonesia ingin memberikan peringatan kepada para majikan-majikan lain agar tidak melakukan kekerasan dan berlaku semena-mena terhadap TKI di masa mendatang. Sumiati, lanjutnya, sementara menjalani perawatan intensif.
Sumiati disiksa majikannya di Madinah yang menyebabkan perempuan 23 tahun ini mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh dan kedua kakinya nyaris lumpuh, serta robek di bagian bibir karena digunting. "Kemarin saya telepon dan bicara langsung dengan Sumiati. Kondisi dia sekarang lebih baik. Namun harus dioperasi lebih jauh. Mungkin operasi plastik, karena mendapat hantaman yang cukup keras," ucapnya.
Muhaimin menjelaskan dalam menangani kasus tersebut, pemerintah telah membentuk tiga tim yang di berangkatkan ke Arab Saudi, termasuk tim penyelamatan dan perlindungan hukum yang sudah berangkat lebih dulu. "Di sana saat ini sudah ada menteri Pemberdayaan Perempuan yang mendampinginya," jelasnya.
Buntut dari kasus tersebut, Kemenakertrans telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sekitar 100 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang dianggap tidak mampu. Seluruhnya ada sekitar 400 PJTKI.
Muhaimin yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginstruksikan kepada seluruh Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dan lembaga pelatihan TKI lainnya untuk bekerja lebih keras lagi melahirkan tenaga kerja yang andal. "Ini juga menjadi pelajaran untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di basis-basis TKI yang ada di semua provinsi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika