REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Isu pemindahan ibu kota masih terus bergulir dan memanas di kalangan praktisi dan pemerhati kebijakan publik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida, menegaskan keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara harus dipindah ke luar Pulau Jawa.
Pasalnya, lanjut Laode, Jakarta sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan revitalisasi. Menurutnya, beban yang sudah ditanggung Jakarta sudah semakin banyak dan berat. Hal ini dapat dilihat dari terpusatnya kegiatan, dari pemerintahan, pembangunan, pendidikan hingga hiburan.
“Akibatnya menimbulkan beragam masalah yang semakin kompleks seperti banjir, kepadatan penduduk, dan kemacetan,” ujar Laode dalam seminar nasional ’Keberlanjutan Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara’ di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (24/11).
Laode menambahkan, pusat pemerintahan sudah selayaknya dipindahkan ke luar Jawa. Untuk memindahkan ibu kota negara, katanya, bukanlah hal yang sulit. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk membuat pertumbuhan perekonomian baru di daerah potensial.
Dengan membangun pusat perekonomian baru, lanjut Laode, maka aktivitas kegiatan tidak terpusat di Jakarta. Sedangkan kegiatan di daerah lain menjadi statis dan lamban. Ia melihat tidak ada keinginan politik dari pemerintah untuk serius menindaklanjuti pemindahan ibu kota ini. “Kalimantan Tengah mungkin bisa jadi alternatif ibukota negara,” ujarnya.
Senada diucapkan Ketua Tim Visi 2033, Andrinof Chaniago. Ia menuturkan untuk mengurangi beban di Jakarta maka pusat pemerintahan harus dipindahkan. Ia mencontohkan, salah satu kota di Pulau Kalimantan dapat menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara.
“Penduduk di kota satelit menjadi sumber permasalahan Jakarta. Untuk itu, ibu kota harus dipindahkan, ke Kalimantan misalnya,” kata Andrinof.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
