REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Delapan anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI dilaporkan ke BK. BK diminta menyelidiki kepergian anggotanya dalam kunjungan kerja ke Yunani pada Oktober kemarin. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan laporannya ditujukan untuk mempertanyakan efektivitas kunjungan kerja ke Yunani.
"Tak sekedar menyorot kepergian ke Yunani, laporan ini diharapkan memberi kontrol secara menyeluruh terhadap kunjungan kerja lembaga legislatif keluar negeri," kata Ray, Kamis (18/11).
Ray tidak melaporkan kunjungan kerja anggota BK sendirian. Ia membawa sembilan elemen masyarakat lain yang diantaranya terdiri dari Indonesia Budget Center, Formappi, Transparency International Indonesia (TII), juga KRHN. Ketua Formappi, Sebastian Salang, mengatakan BK seharusnya menjadi contoh bagi anggota dewan lainnya. Delapan anggota BK yang melawat ke Yunani justru dipandang sebaliknya.
Kecaman hingga aksi penyisiran dari elemen masyarakat ketika mereka hendak berangkat di bandara bahkan tak menyurutkan kunjungan kerja mereka. Delapan anggota BK juga diduga tidak langsung pulang usai melakukan kunjungan kerja di Yunani. Masa lowong selama satu setengah hari di Turki diduga dihabiskan anggota BK untuk agenda yang tidak jelas. "BK harus periksa ini," ucap Sebastian.
Apalabila terbukti mereka menggunakan uang negara untuk berjalan-jalan, maka Sebastian mendesak DPR mengubah komposisi keanggotaan BK dengan anggota baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat DPR, anggota BK check out dari hotel di Yunani pada Rabu (27/10) pukul 15.00 waktu setempat.
Setelah itu, di sore hari mereka bertolak ke bandara menuju Istanbul. Pada Kamis (28/10) mereka tidak memiliki agenda sama sekali di Istanbul. Lalu mereka kembali ke Tanah Air di hari Jumat (29/10) dengan pesawat pukul 23.25 menuju Singapura yang kemudian menuju Jakarta.
Delapan anggota BK yang bertolak ke Yunani adalah Nudirman Munir (Golkar), Salim Mengga (Demokrat), Darizal Basir (Demokrat), Chairuman Harahap (Golkar), Anshori Siregar (PKS), Abdul Rosaq Rais (PAN), Usman Ja'far (PPP), dan Ali Maschan Moesa (PKB). Di Yunani sedianya anggota BK akan memelajari etika berparlemen negara itu.
Elemen masyarakat menuntut Gayus Lumbuun sebagai ketua BK mengusut apakah selama di Turki mereka menggunakan uang negara atau pribadi. Sekaligus mencari tahu apakah ada pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan, dan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Sanksi yang berat dan tegas diharapkan dijatuhkan jika ditemukan penyimpangan.
Indonesia Budget Center yang diwakili Arif Nur Alam meminta dewan memberlakukan penghentian sementara kunjungan kerja pada 2011 mendatang. Moraturium bertujuan agar mekanisme, konsep, serta metode kunjungan kerja dewan bisa terwujud lebih efisien, efektif, dan murah.
Sepanjang November sampai Desember 2011 telah terjadwal sembilan kali kunjungan kerja bagi anggota dewan. Biaya yang dihabiskan mencapai total Rp 14 miliar. Ketua BK, Gayus Lumbuun, mengatakan menampung laporan tersebut.
Apakah BK bisa mengusut kunjungan kerja yang dilaporkan, Gayus mengatakan semua tergantung pimpinan DPR dan ketua fraksi. "Kalau dua unsur itu memberi ruang bagi perbaikan BK, saya akan usut ini,'' tegasnya.
Kunjungan kerja ke Yunani dipastikan Gayus bersifat resmi. Persetujuannya ditandatangani Ketua DPR, Marzuki Alie. Pelencengan berupa kunjungan ke Turki dari Yunani akan diupayakan Gayus bisa diselidiki sesuai fakta yang tertera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika