REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi standard indeks kemiskinan. Perbedaan mencolok jumlah rakyat miskin antara data yang dimiliki BPS dan Bank Dunia, dinilai akibat perbedaan standard kemiskinan tersebut.

“Jelas saja jumlah rakyat miskin BPS dan Bank Dunia berbeda, karena standard kemiskinannya juga berbeda,” kata anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, saat dihubungi, Senin (15/11).

Menurut Arif, jelas saja jumlah rakyat miskin berdasarkan data BPS sangat kecil dibandingkan data milik Bank Dunia. Pasalnya, standard biaya hidup rakyat miskin versi BPS adalah Rp 211 ribu perbulan sementara versi Bank Dunia mencapai Rp 600 ribu perbulan.

Arif mempertanyakan rasionalitas standard biaya hidup rakyat miskin yang ditetapkan BPS. “Apakah dengan Rp 211 ribu perbulan kita masih bertahan hidup,” kata Arif.

Arif menyarankan BPS menghitung ulang standard kemiskinan. Perbaikan standard kemiskinan tersebut, lanjut Arif, disesuaikan dengan indeks pembangunan manusia dan dengan niat meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika