REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, enggan mengomentari pernyataan Wakil Presiden, Boediono, tentang kesinambungan kabinet minus pergantian menteri di dalamnya. Usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi, Jumat (22/10), di gedung DPR, Anas mengatakan ia tidak sepatutnya mengomentari pernyataan Boediono. "Ya masak Anas mengomentari Boediono," ucapnya.
Sementara Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengatakan Boediono mungkin memiliki pandangannya sendiri tentang wacana perombakan. Sekali lagi, Saan mengingatkan kalau perombakan adalah hak sepenuhnya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Saan meyakini pendapat Boediono akan dipertimbangkan oleh presiden dalam mengevaluasi kinerja kabinetnya.
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan bahwa di negara demokratis, kabinet hanya berjalan 5 tahun bahkan ada yang cuma 1 tahun. Jatuh bangunnya kabinet, kata dia, membuat tidak adanya kebijakan pembangunan yang terencana dengan baik.
"Bahkan ada kabinet yang hanya berumur 1 tahun. Kalau untuk Jepang tidak apa-apa. Tapi kalau di negara berkembang, kalau kabinetnya jatuh bangun, tidak ada policy yang berkesinambungan," kata Boediono saat beramah tamah dengan WNI di KBRI Cina, Beijing, Rabu (20/10) malam.
Padahal, keberhasilan suatu negara salah satunya disebabkan rencana pembangunan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Menurut Wapres, masalah pendidikan, infrastruktur, dan lainnya di Cina diselesaikan secara efektif dalam jangka panjang. Perencanaan itu bisa berjalan 20 hingga 25 tahun tanpa diubah-ubah. Dikatakan dia, Cina memang mempunyai sistem politik yang berbeda dengan negara-negara lainnya.
Hal ini kemudian nampak seperti sinyal bahwa Wapres tidak setuju pada reshuffle kabinet yang isunya kini merebak di tanah air. Bahkan, rencananya, akan dilakukan pada sidang kabinet mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika