REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan bahwa di negara demokratis, kabinet hanya berjalan 5 tahun bahkan ada yang cuma 1 tahun. Jatuh bangunnya kabinet, kata dia, membuat tidak adanya kebijakan pembangunan yang terencana dengan baik.
"Bahkan ada kabinet yang hanya berumur 1 tahun. Kalau untuk Jepang tidak apa-apa. Tapi kalau di negara berkembang, kalau kabinetnya jatuh bangun, tidak ada policy yang berkesinambungan," kata Boediono saat beramah tamah dengan WNI di KBRI Cina, Beijing, Rabu (20/10) malam.
Padahal, keberhasilan suatu negara salah satunya disebabkan rencana pembangunan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Menurut Wapres, masalah pendidikan, infrastruktur, dan lainnya di Cina diselesaikan secara efektif dalam jangka panjang. Perencanaan itu bisa berjalan 20 hingga 25 tahun tanpa diubah-ubah. Dikatakan dia, Cina memang mempunyai sistem politik yang berbeda dengan negara-negara lainnya.
Hal ini kemudian nampak seperti sinyal bahwa Wapres tidak setuju pada reshuffle kabinet yang isunya kini merebak di tanah air. Bahkan, rencananya, akan dilakukan pada sidang kabinet mendatang. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, Kamis (21/10), saat dihubungi oleh Republika. "Bukan. Itu terlalu jauh kalau dikaitkan dengan isu reshuffle," kata dia.
Boediono, menurut Yopie, mengatakan hal itu untuk menggambarkan hal-hal yang dipelajari dari kunjungan singkatnya ke Nanning dan Beijing, 18-20 Oktober ini. "Wapres melihat itulah resep sukses pembangunan di Cina," katanya.
Ringkasan observasinya, menurut Yopie, mengapa Cina berhasil, ada empat faktor yakni pertama, faktor etos kerja. Kedua, faktor birokrasi yang berjalan baik dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ketiga, adanya kesinambungan rencana jangka panjang, sebab, menurutnya, banyak pembangunan di suatu negara yang membutuhkan long term planing hingga 10-20 tahun ke depan. Tidak hanya 4-5 tahun saja. terakhir, yang harus diperhatikan adalah nasionalisme yang sangat kuat.
Maka, sekali lagi Yopie menegaskan bahwa pernyataan tersebut tak berkaitan sama sekali dengan isu perombakan kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika