REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, menilai, reshuffle kabinet menjadi langkah wajib yang harus diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu tahun kepemimpinannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Kedua. Menurut Fuad, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi menjadi menteri yang paling pantas diganti.

"Sudi seharusnya menjadi yang paling pertama di-reshuffle," imbuh Fuad, dalam sebuah diskusi di gedung DPD, Jakarta, Rabu (20/10).

Menurut Ketua DPP Partai Hanura ini, Sudi kerap mengambil langkah atau kebijakan yang justru bisa menurunkan wibawa pemerintah. Fuad mencontohkan peristiwa batalnya pengangkatan beberapa wakil menteri meski sebelumnya telah diumumkan ke media. Peristiwa salah mengundang Pimpinan KPK dalam suatu acara di Istana Presiden di Cipanas, Bogor, kata Fuad, juga berkat blunder Sudi.

Tidak hanya Sudi, menurut Fuad, banyak menteri di KIB Kedua yang tidak becus bekerja. Tanpa menyebut menteri yang dimaksud, kata Fuad, banyak menteri yang dipilih SBY sekarang lahir dengan cacat bawaan. "Banyak menteri yang dipilih tidak profesional, dan hanya memenuhi bagi-bagi jatah untuk partai koalisi," tegas Fuad.

Senada dengan Fuad, Wakil Ketua DPD, Laode Ida, menyatakan, proses penempatan menteri-menteri di KIB Kedua kurang berdasarkan prinsip the right man on the right place. Pemilihan menteri-menteri, kata Laode, lebih kepada pertimbangan politis. "Apa gebrakannya? Pemerintah pusat pun membiarkan daerah dalam keamburadulan," tambah Laode.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Djafa Hafsah, menanggapi, evaluasi satu tahun kinerja kabinet Pemerintahan SBY-Boediono, mutlak dilakukan. Evaluasi itu sendiri, kata Djafar telah dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). "Lalu apakah evaluasi berujung pada reshuffle, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," kata Djafar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika