REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Partai Demokrat mengaku belum memikirkan wacana perombakan kabinet menjelang satu tahun berjalannya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Evaluasi kerja bahkan dinilai tak harus selalu dikaitkan dengan pergantian menteri alias reshuffle.

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengatakan partainya belum memiliki peta perombakan kabinet. "Belum ada, posisi kita juga tidak mendorong presiden melakukan //reshuffle//," kata Saan, Selasa (5/10).

Menurut Saan, yang juga menjabat sekretaris Fraksi Demokrat, selain karena faktor perombakan kabinet merupakan hak sepenuhnya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perombakan juga bukan sesuatu yang bisa diusulkan oleh fraksi. Evaluasi yang telah dilakukan UKP4 (Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Pembangunan) memang diakuinya menjadi acuan kinerja.

Karena itu menteri yang target kerjanya diberi rapor baik oleh UKP4 diharapkan Partai Demokrat dapat dipertahankan presiden. Sedangkan menteri yang rapornya masih merah, Saan mengatakan Partai Demokrat lebih mengharapkan presiden mendorong agar menteri tersebut bekerja lebih keras.

Tidak seperti partai lain yang memiliki survei internal terhadap kinerja menterinya di kabinet, Partai Demokrat tidak memiliki mekanisme penilaian yang serupa. Saan menambahkan, evaluasi tidak selalu harus dikaitkan dengan perombakan kabinet. "Meski evaluasi itu sangat penting untuk mengukur kinerja pembantu presiden," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika