REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Usulan anggaran untuk anggota DPR sebesar Rp 200 juta per tahun lewat program bernama rumah aspirasi terus menuai penolakan. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan program itu tidak perlu ada jika wakil rakyat bekerja maksimal saat mengunjungi konstituen.

''Di DPR ada hari di mana rekan-rekan menerima aspirasi dari seluruh konstituen. Saya rasa kalau itu dimaksimalkan rumah aspirasi tidak perlu ada,'' kata Hidayat, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/8).

Hidayat yakin, jika anggota DPR memanfaatkan dengan maksimal masa kunjungan ke konstituen, polemik rumah aspirasi tidak perlu terjadi. kunjungan ke konstituen yang dimaksud Hidayat,  adalah kunjungan pribadi, masa reses, atau kunjungan kerja resmi kedewanan. Menurutnya, anggota DPR cukup memaksimalkan hak dan kewajiban kunjungan ke konstituen ini.

Hidayat menambahkan, tiap partai juga pasti memiliki kantor perwakilan bahkan sampai tingkat kelurahan. Kantor perwakilan itulah, lanjutnya, bisa menjadi ujung tombak rumah aspirasi. Solusi lain, anggota DPR memanfaatkan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPRD untuk dibawa ke tingkat pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika