REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden SBY dianggap tak mungkin melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Pasalnya, untuk melakukan perombakan tersebut, SBY akan menjadikan alasan kelemahan kinerja kementerian dan lembaga sebagai tameng.
Sayangnya, Kabinet Indonesia Bersatu II belum genap menjalankan satu tahun tugasnya. Maka alasan kinerja yang buruk akan terlihat tidak masuk akal jika digunakannya untuk melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
''Padahal sebenarnya, lebih banyak alasan politis buat SBY mereshuffle. Tapi tak mungkin alasan itu berani digunakan oleh SBY,'' kata Peneliti senior Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi kepada Republika, Selasa (13/7).
Burhan kemudian menjelaskan, Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, memang sudah memiliki jadwal yang ditetapkan menyangkut evaluasi kementerian dan badan negara. Apapun hasil yang dirilisnya hanya merupakan bentuk evaluasi rutin UKP4 terhadap kementerian dan badan. Menurutnya, Kuntoro memiliki parameter objektif, dan ukuran yang masuk akal menyangkut program kerja. Namun, evaluasi UKP4 ini ternyata bisa menjadi justifikasi reshuffle kabinet karena SBY selalu menjadikan evaluasi kinerja dari UKP4 sebagai dalih atau tameng untuk menutupi alasan politiknya.
Maka, kata Burhan, jika ada mitra koalisi yang susah dikendalikan, bukan tak mungkin kinerja menjadi alasan SBY melakukan reshuffle untuk menutupi motif politik yang menjadi alasan sebenarnya.
Hal ini pernah terjadi di pemerintahan SBY-JK, beberapa waktu silam. Ada beberapa menteri dan Jaksa Agung Abdurahman Saleh yang direshuffle karena datang dari usulan Partai Bulan Bintang yang suaranya dianggap kurang signifikan dalam mendukung pemerintah. ''Padahal kinerjanya tidak buruk,” kata Burhan.
Selain itu, kata Burhan, hingga kini masih ada isu yang belum tuntas di dalam koalisi. Ia menganggap masih ada beberapa hal yang belum usai dan reshuffle yang dilakukan sebelum satu tahun kabinet berjalan dapat mengganggu kestabilan politik dalam kemitraan koalisinya.
Isu terkait reshuffle ini digaungkan oleh Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso Senin (12/7) silam. Ia mengusulkan agar presiden melakukan reshuffle kepada menteri yang mendapat rapor merah dari UKP4.
Terkait hal ini, Burhan memastikan adanya motif khusus dari Golkar. Sebab, menurut dia, selalu ada persaingan di antara mitra koalisi. Setiap partai, katanya, memiliki kepentingan untuk meningkatkan insentif politik dan juga meningkatkan proporsi kadernya di dalam kabinet.
Kesempatan tersebut, kata Burhan, tak mungkin didapatkan jika tidak ada menteri dari partai lain yang direshuffle. “Apalagi kebetulan koalisi itu dibangun atas dasar pragmatisme,” katanya. Maka, saat ada kesempatan atau celah bagi Golkar dalam merebut kursi tersebut, tegas Burhan, sudah pasti akan segera dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika