REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, meminta pemerintah berhati-hati dalam menanggapi wacana usulan Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah. Penolakan menteri keuangan dinilai tidak tepat sebab daerah benar-benar membutuhkan percepatan pembangunan.

''Gagasan ini penting bagi kepentingan daerah,'' tegas La Ode, Rabu (7/7), kepada Republika.

Pernyataan Menteri Keuangan, Agus DW Martowardoyo, yang mengatakan kalau usulan DPD tidak bisa dipenuhi pemerintah dipandang La Ode sangat tidak beralasan. DPD memang belum mengajukan secara resmi usulan program tersebut. Tetapi wacana percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah lewat kucuran dana APBN seharusnya disikapi secara bijak oleh pemerintah.

La Ode menilai pemerintah tidak tepat menolak usul ini sebelum mendengarnya terlebih dulu. Penolakan bahkan diduganya terjadi sebab kalangan eksekutif memiliki pengetahuan kedaerahan yang minim. Lain dengan anggota DPD yang sehari-hari memang bergumul dengan kebutuhan di daerah. ''Kalau Menteri Keuangan berpendapat begitu, ya wajar saja karena dia tidak tahu kondisi daerah,'' sindirnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika