REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Golkar tidak memiliki keinginan mencampur usulan yang sama miliknya dengan usulan DPD. Anggota Fraksi Golkar, Harry Azhar Aziz, mengatakan setiap institusi punya wewenang untuk mengajukan usulan yang dipandang baik untuk rakyat.

Harry mengatakan, partainya juga belum memiliki sikap resmi atas usulan Golkar. Sekadar saran dia akan mengusulkan agar Golkar mempelajari usulan Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah milik DPD.

Sebagai Ketua Badan Anggaran, Harry Azhar Aziz, mengatakan mekanisme pembahasan anggaran antara DPR dan DPD belum tuntas. Akibatnya usulan DPD masih harus menunggu jawaban Presiden dan tiap fraksi di DPR.

''Yang sekarang dilakukan, DPD harus menyampaikan secara tertulis dan jadi bahan rapat di badan anggaran,'' ujar Harry, Jumat (2/7). Secara moral tiap fraksi kemudian wajib memberi penjelasan atas alasan penerimaan atau penolakannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika