REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia mengusulkan persoalan perubahan iklim menjadi perhatian negara-negara anggota G20. "Indonesia juga akan usulkan agar persoalan 'climate change' itu menjadi atensi meski saya tahu tidak semua anggota G20 merasa nyaman kita membahas 'climate change' tapi 'climate finance' itu juga perlu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, menjelang keberangkatannya ke Kanada untuk menghadiri pertemuan puncak ke-4 G20.
Menurut Presiden, jika masalah perubahan iklim tidak dibahas dalam forum G20, Indonesia akan memastikan untuk membahas permasalahan perubahan iklim di forum multilateral yang lain. "Itu perlu dijaga pada tingkat maju dan untuk mencegah terjadinya pemanasan global sebagaimana yang telah kita sepakati," katanya.
Presiden menyampaikan usulan Indonesia itu kepada Perdana Menteri Kanada Stephen Harpen selaku tuan rumah pertemuan puncak keempat G20 dalam pembicaraan telepon pekan lalu. Selain isu perubahan iklim, kata Presiden, Indonesia juga akan menyampaikan usulan mengenai keperluan dunia untuk memiliki jaring pengaman keuangan global. "Di samping itu nanti di Toronto, Indonesia akan menyampaikan pandangan dan usulan yang berkaitan dengan perlunya dunia memiliki semacam 'safety net' yang kita sebut dengan 'global financial safety net'. Dengan demikian, kalau ada apa-apa, ada sabuk pengaman," katanya.
Menurut Presiden, Indonesia berharap jaring pengaman keuangan global itu bisa dihidupkan dan dijadikan instrumen yang efektif untuk melindungi negara-negara manakala terjadi krisis yang baru. "Dulu pada G20 pertama di DC, saya sampaikan agar dapat diwujudkan yang namanya 'global expenditur support fund', dan waktu itu diterima, tentu situasinya berubah dan bergeser," katanya.
Pada kesempatan itu Presiden juga menjelaskan arti pentingnya forum G20. "Forum G20 penting bagi dunia dan indonesia. Mengapa? Karena pemulihan ekonomi global pasca krisis 2008 belum tuntas benar," katanya.
Apalagi, kata Presiden, ketika dunia sedang melaksanakan pemulihan ekonomi, beberapa negara di Eropa mengalami permasalahan ekonomi dan keuangan baru. "Ini memerlukan koordinasi yang termasuk koordinasi kebijakan di antara negara-negara G20 seraya mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah seperlunya sehingga tidak ada persoalan baru terhadap satu negara akibat perekonomian dunia," katanya.
Kepala Negara menjelaskan bahwa negara-negara G20 memiliki 80 persen perdagangan dunia dan dua pertiga penduduk bumi yang berjumlah 6,8 miliar. Oleh karena itu, kata Presiden, negara G20 perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan pertumbuhan dunia yang kuat, inklusif, setimbang, dan berkelanjutan. Presiden Yudhoyono akan menghadiri pertemuan puncak G20 di Kanada, 26-27 Juni 2010, sebagai rangkaian lawatannya ke tiga negara, Kanada, Turki, dan Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika