REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mengemis pada Amerika Serikat dalam hal kerja sama pertahanan dan militer, khususnya pemulihan kerja sama pasukan khusus kedua negara.
Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan tidak mau mengiba-iba agar kerja sama (pasukan khusus) itu dibuka kembali oleh pihak AS.
Penegasan itu disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso yang didampingi ketiga kepala staf angkatan TNI dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin.
"Latihan (Kopassus) itu tidak ada urgensinya. Sebenarnya kerja sama antarmiliter Indonesia-AS terus berjalan sejak 2001 saat embargo ke kita diangkat. Saat itu kedua negara lalu membentuk forum Indonesia-USA Security Dialogue, yang pertemuannya sampai sekarang sudah delapan kali," ujar Purnomo.
Melalui forum itu, kata dia, hubungan antarkedua negara sebetulnya tidak pernah bermasalah. Meski hubungan militer RI-AS telah berjalan normal secara umum, Indonesia tidak ingin mengukuhkan bentuk kerja sama itu melalui payung hukum "Defence Cooperation Agreement" (DCA).
Menhan Purnomo tidak ingin menandatangani DCA jika Indonesia tidak diposisikan setara dengan AS. "Enggak pernah ada yang mempersoalkan kok, saya sering ketemu militer dan perwakilan pemerintah AS, mereka tidak pernah menyoalkan Kopassus. Kalau pun Kopassus tidak bisa latihan dengan pasukan khusus militer AS, kan tetap bisa latihan dengan pasukan khusus Australia, kemarin kita baru latihan bersama di Perth," katanya mengungkapkan.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan kerja sama militer antarkedua negara semakin kerap dilakukan setelah 2008.
Namun memang diakui untuk Kopassus, kerja sama latihan masih belum terealisasi meski sejumlah petinggi militer dan pemerintahan AS menunjukkan keinginan mereka membuka kembali kerja sama dengan Kopassus.
"Mudah-mudahan berhasil. Memang masih ada hambatan di kongres sana. Namun, kami tidak mau mengemis-ngemis," kata Djoko menandaskan.
Ia menegaskan tidak benar adanya anggapan militer Indonesia, terutama Kopassus, terkendala membuka hubungan kerja sama dengan pihak AS karena dikaitkan dengan sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika